Sydney (ANTARA News) - Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak permintaan Australia untuk mencabut status warisan dunia bagi hutan seluas 74.000 hektar di negara bagian Tasmania sehingga dapat kembali dibuka bagi aktivitas penebangan.

Hutan Tasmania Wilderness, yang masuk dalam daftar Warisan Dunia pada 1982, adalah salah satu dari bentangan hutan hujan tropis yang masih tersisa di dunia, demikian keterangan dari badan kebudayaan PBB, UNESCO.

Secara keseluruhan, luas hutan itu mencapai lebih dari satu juta hektare atau seperlima dari daratan pulau Tasmania.

Dalam pertemuan di Doha, Jerman, Kolombia, dan Portugal adalah beberapa anggota Komite Warisan Dunia PBB yang menolak usulan untuk mencabut status sebagian dari hutan Tasmania, demikian sejumlah media Australia melaporkan pada Selasa.

"Argumentasi yang ditawarkan untuk mengurangi wilayah warisan dunia sangat lemah. Jika menerima usulan itu, maka kami akan menciptakan preseden sehingga sulit untuk menolak permintaan serupa di masa mendatang," demikian keterangan dari delegasi Portugal sebagaimana dikutip dari Fairfax Media.

Wilayah yang diusulkan untuk dicabut statusnya adalah bagian dari lahan seluas 170.000 hektare yang ditambahkan dalam daftar Area Warisan Dunia pada 2013 oleh pemerintahan Australia sebelum yang sekarang.

"Ini adalah kemenangan besar bagi hutan, bagi kehidupan liar dan bagi Tasmania," kata pemimpin Partai Australian Greens, Christine Milne sambil mendesak Perdana Menteri Tony Abbott untuk berkomitmen menjaga situs hutan.

Partai yang saat ini berkuasa di Australia, Liberal National, meminta UNESCO untuk mengurangi perluasan wilayah Warisan Dunia karena menilai area itu sudah rusak oleh aktivitas pembalakan.

Menanggapi keputusan UNESCO, pemerintah Australia mengaku kecewa dan akan mempelajarinya sebelum mengambil langkah leih lanjut.

"Kami kecewa dengan keputusan itu, namun kami tetap beranggapan bahwa usulan kami adalah masuk akal karena area yang ingin kami cabut statusnya adalah wilayah hutan yang terdegradasi," kata Abbott.

"Kami akan mempelajari keputusan UNESCO sebelum memutuskan apa yang terbaik," kata Abbott, seperti dikutip dari Reuters.

Pada pekan lalu, UNESCO menunda keputusan sampai tahun depan mengenai pembangunan pelabuhan dan fasilitas gas alam yang dinilai membahayakan situs warisan dunia lain di Australia, Great Barrier Reef.

(Uu.G005)


Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014