Kami berharap tahun ini sudah selesai, sehingga tahun depan tidak ada lagi data tambahan.
Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat berharap agar kabupaten/kota segera dapat menyelesaikan pendataan tenaga honorer di Bumi Cenderawasih ini.
 
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya, di Jayapura, Jumat, mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan tenaga honorer sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang meminta pihaknya untuk melakukan pendataan.
 
“Proses pendataan tenaga honorer sementara masih berjalan dan bukan saja di Papua, tetapi seluruh Indonesia juga melakukan pendataan,” katanya pula.
 
Menurut Marthen, tahun depan sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah pada 2022, dan setelah melakukan pendataan secara keseluruhan hasilnya akan dikirim ke pusat.

"Kami berharap tahun ini sudah selesai, sehingga tahun depan tidak ada lagi data tambahan," ujarnya.

Pihaknya mengimbau semua instansi untuk segera merampungkan data honorer di seluruh Provinsi Papua.
 
“Kepala BKD di kabupaten/kota maupun di provinsi fokus menyelesaikan data honorer, karena tahun depan sudah dihapus atau sudah tidak ada lagi tenaga honorer," katanya lagi.
 
Dia menambahkan meski untuk sementara belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait penundaan penghapusan tenaga honorer, namun pihaknya tetap melakukan pendataan.
Baca juga: 439 tenaga honorer di Papua Barat diangkat jadi ASN
Baca juga: Ombudsman ungkap dugaan penyimpangan prosedur di Pemprov Papua Barat

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022