"Kita perkenalkan konsep automatic adjustment, realisasinya dengan meminta Kementerian dan Lembaga untuk menyisihkan anggaran yang paling tidak prioritas untuk tidak buru-buru dipakai," terang Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa.
Anggaran ini diminta disimpan sampai Kementerian Keuangan mengatakan tidak akan melakukan refocusing dan realokasi anggaran 2022 untuk menangani lonjakan kasus COVID-19.
Baca juga: Kemenkeu: Belanja modal tumbuh 26,5 persen untuk infrastruktur
"Tahun lalu masih reaktif, ada kejadian kita baru potong. Kalau sekarang kita minta mereka menyisihkan, jadi tetap ada di anggaran mereka, tapi mereka belum boleh menggunakan sampai kita merasa aman tidak akan berhadapan dengan kebutuhan mendadak," kata Isa.
Ia mengatakan pada 2022 pemerintah mencoba menerapkan konsep "zero based budgeting" dalam mengelola anggaran. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah mendalam untuk menemukan berapa anggaran dasar yang diperlukan setiap Kementerian dan Lembaga.
"Yang diperlukan untuk Kementerian dan Lembaga agar bisa membayar gaji pegawai dan melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi paling standar itu berapa. Untuk itu kami mencoba melihat hal tersebut," ucapnya.
Pemerintah kemudian akan membuat standar biaya untuk kegiatan yang umum dilakukan oleh setiap Kementerian dan Lembaga, misalnya pembuatan peraturan menteri. Hanya saja, karena setiap peraturan memiliki kerumitan konten yang berbeda, pemerintah akan membagi standar biaya ke dalam beberapa tingkatan.
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi belanja kesehatan 2021 naik, capai Rp291,4 triliun
Kemenkeu juga meminta setiap Kementerian dan Lembaga untuk berfokus pada program-program prioritas yang keberhasilan penganggarannya didasarkan pada hasil dari program yang telah dijalankan.
"Jadi tidak sekadar belanja-belanja, tapi harus makin cermat untuk mengukur kaitannya dengan output yang dihasilkan, apalagi outcome," ucapnya.
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
