Kemenkes semua kaitannya dengan belanja vaksin, klaim perawatan pasien COVID-19, dan 3T (tracing, testing, treatment), semuanya ada di Kemenkes. Kementerian PUPR juga banyak membantu penanganan COVID-19.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan realisasi belanja Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkat paling tinggi pada 2021.

Secara rinci, belanja Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR masing-masing sebesar Rp204,9 triliun dan Rp155,9 triliun pada 2021 atau naik Rp102,7 triliun dan Rp55,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kemenkes semua kaitannya dengan belanja vaksin, klaim perawatan pasien COVID-19, dan 3T (tracing, testing, treatment), semuanya ada di Kemenkes. Kementerian PUPR juga banyak membantu penanganan COVID-19," kata Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kemenkeu: Realisasi belanja kesehatan 2021 naik, capai Rp291,4 triliun

Pada Juli dan Agustus 2021, Kementerian PUPR menggunakan anggarannya untuk memperbaiki rumah susun yang menjadi tempat isolasi pasien COVID-19. Saat itu kasus positif COVID-19 sedang melonjak akibat penyebaran varian delta.

Untuk belanja barang saja, realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dan PUPR mencapai Rp151,8 triliun dan Rp44,4 triliun di 2021 atau meningkat masing-masing 247,3 persen dan 45,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja barang Kementerian Kesehatan sebagian besar digunakan untuk penanganan COVID-19, seperti pelaksanaan vaksinasi, pembayaran klaim perawatan pasien COVID-19, dan pelaksanaan 3T. Kementerian PUPR pun turut membantu Kementerian Kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 di 2021.

"Realisasi belanja barang Kementerian PUPR naik cukup tinggi terutama karena harus support Kementerian Kesehatan untuk merenovasi beberapa rumah susun dan tempat untuk dijadikan tempat isolasi," ucap Isa.

Baca juga: Komite IV DPD RI Dalami Postur APBN 2022 Bersama Menteri Keuangan

Belanja barang kedua kementerian ini dirasakan masyarakat dalam bentuk pengadaan 310,9 juta dosis vaksin senilai Rp33,2 triliun, serta klaim perawatan 1,4 juta pasien COVID-19 senilai Rp83,3 triliun.

"Biaya perawatan yang sudah dibayarkan itu termasuk tunggakan di tahun 2020. Saat ini masih ada tunggakan senilai Rp23 triliun dari klaim 2021 yang masih harus diverifikasi BPKP," kata Isa.

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022