Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masukan dari para pakar lintas disiplin guna menyiapkan skenario menghadapi lonjakan kasus Omicron.

Bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, dan Koordinator Tim Pakar Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, Menko Luhut menggelar dialog virtual dengan para epidemiolog, pakar kesehatan, dokter, dan pakar sosial dari berbagai lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia, Jumat (14/1).

"Dari berbagai penelitian yang diberikan kepada saya oleh para teman-teman epidemiolog dan dokter, kita tahu bahwa varian Omicron ini menular sangat cepat, tetapi less severe atau tidak parah. Walaupun terdapat angka kematian di beberapa negara namun jumlahnya cukup rendah dari varian ini. Walau begitu, kita mau agar lonjakan kasus konfirmasi ini bisa kita turunkan dan bagaimana upaya kita pasca-lonjakan Omicron ini," kata Menko Luhut Pandajaitan melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Hingga saat ini, varian Omicron sudah terdeteksi lebih dari 500 kasus konfirmasi di Indonesia. Transmisi lokal pun telah terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Wagub Riza ungkap Omicron di Jakarta capai 565 kasus

Dalam diskusi itu, salah satu pakar dari Eijkman Institute Amin Soebandrio mengatakan Indonesia sedang memasuki masa transisi penanganan COVID-19 dari varian Delta menuju Omicron. Oleh karena itu, pengawasan pada tingkat molekular perlu dipertajam, mengingat banyak hal yang belum diketahui mengenai varian ini.

"Sampai sekarang Omicron ini masih terus diteliti, kecepatan penularannya cepat. Walaupun ini merupakan varian yang berbeda dari Delta dengan tingkat kematian yang masih belum ada, tetapi kita perlu terus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi," ujarnya.

Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Hari Kusnanto dan Epidemiolog dari FK Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo juga menyampaikan seharusnya pemerintah dapat menjaga kenaikan kasus tidak terlalu cepat dan juga tinggi (flattening the curve) sehingga puncak kasus akan terjadi di bulan Maret namun dengan jumlah kasus yang lebih rendah.

Hanya saja, menurut Hari, pengendalian penularan varian Omicron dapat dilakukan jika protokol kesehatan, pembatasan mobilitas, pelaksanaan vaksinasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan sudah terakomodir dengan baik.

Pakar lainnya yaitu Erlina Burhan dan Siti Setiati dari FK Universitas Indonesia (UI) mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan adanya narasi varian Omicron ini tidak seganas varian sebelumnya.

Keduanya memberikan saran kepada Menko Luhut dan jajaran menteri serta Satgas agar melakukan upaya-upaya tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksin booster.

Baca juga: Pemerintah libatkan telemedisin atasi potensi lonjakan Omicron

"Varian ini masih terus diteliti, dia less severe daripada Delta, tapi masih terus diteliti. Ini bisa meningkat, jika kita tidak tegas dalam mengurangi transmisi atau transmisinya tinggi," tegas Dokter Siti.

Sementara itu Sosiolog UI Imam B Prasodjo menjelaskan strategi yang selama ini sudah digunakan dalam aspek sosial sudah tepat. Menurutnya, ada empat poin utama yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah, yakni memperkuat koordinasi antarjajaran pemerintah serta aparat keamanan.

Strategi kedua, tambah Imam, adalah mendorong masyarakat melakukan public-pressure kepada sesamanya yang melanggar aturan protokol kesehatan; melakukan kampanye untuk meningkatkan ketahanan tubuh atau imunitas tubuh di dalam keluarga; dan juga mencoba melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah melalui pendidikan agar tidak terjadi generation lost.

Baca juga: Pemerintah terus dorong vaksinasi COVID-19 antisipasi lonjakan Omicron


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022