semua elemen dapat bersatu mengentaskan stunting
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan budaya gotong royong yang diajarkan secara turun temurun dapat membantu mempercepat penurunan stunting (anak lahir dalam keadaan kerdil) di Indonesia.

“Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia memiliki warisan leluhur yang tidak ternilai dalam hal ini, budaya gotong royong,” kata Hasto dalam Forum Nasional Stunting 2021 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Hasto menuturkan adanya kompleksitas dalam melakukan intervensi percepatan penurunan stunting, membutuhkan gotong royong yang kuat tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga dari sisi pihak swasta, perguruan tinggi, masyarakat hingga awak media.

Dengan adanya warisan gotong royong maka semua elemen dapat bersatu mengentaskan stunting. Terbukti dengan terjalinnya kerja sama antara pihaknya dengan sejumlah kementerian maupun lembaga terkait.

Melalui  gotong royong itu pula, pemerintah dapat memberikan dan menciptakan ruang untuk bersama-sama mengerahkan semua inovasi serta kreativitasnya dalam rangka mempercepat penurunan stunting di Tanah Air.

“Tentu dengan mempertimbangkan waktu yang terasa sangat pendek menuju 2024, dengan target 14 persen, maka kolaborasi kerja sama konvergensi antar kementerian lembaga dan juga dari pusat sampai tingkat desa sangat diperlukan,” tegas Hasto.

Lebih lanjut Hasto menekankan, menyelesaikan masalah stunting berarti turut memerangi permasalahan terkait dengan kematian ibu hamil dan bayi yang saat ini angka kematiannya masih sangat tinggi.

Dengan rincian, angka kematian ibu saat ini masih mencapai 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup, juga kematian pada bayi yang masih mencapai 24 kematian per 1.000 kelahiran.

Oleh sebab itu, Hasto berharap sikap gotong royong tersebut tidak akan pudar dan semua pihak terus berpegangan tangan guna menekan angka stunting menjadi lebih rendah pada tahun-tahun mendatang, khususnya dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yakni angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024.

“Ini membutuhkan kerja sama yang sifatnya komprehensif dan kolaborasi terlebih kita memiliki target bersamaan yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs),” ucap dia.
Baca juga: BKKBN gandeng Nestle Indonesia berikan edukasi gizi pada masyarakat
Baca juga: Wapres minta KPPU dorong kemitraan agar UMKM tidak "stunting"
Baca juga: Angka bayi dengan berat badan lahir rendah di DKI Jakarta meningkat

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021