Puan bicara pemerataan vaksin saat pimpin General Debate di IPU

Puan bicara pemerataan vaksin saat pimpin General Debate di IPU

Ketua DPR RI Puan Maharani hadir pada forum anggota parlemen perempuan dalam IPU General Assembly ke-143 yang bertempat di IFEMA Palacio Municipal, Jumat (26/11). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan terkait urgensi pemerataan vaksin COVID-19 bagi seluruh negara dan peran parlemen tangani pandemi, saat memimpin General Debate dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143, di Madrid, Spanyol.

"Hampir dua tahun pandemi COVID-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu.

Puan memimpin sesi kedua "general debate" yang bertajuk "Contemporary challenges to democracy: Overcoming division and building community" yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11).

Puan mengatakan jumlah orang kurang gizi diprediksi akan meningkat lebih dari 800 juta orang pada tahun 2022, dan vaksin COVID-19 saat ini masih belum merata.

Karena itu, menurut dia, semua masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja.

Dia juga mengingatkan saat ini dunia sedang dihadapkan pada potensi krisis pemanasan global, sehingga semua negara perlu meningkatkan komitmen dalam mitigasi dan adaptasi untuk menghindari bencana iklim.

"Pada saat yang sama, negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk memberikan pembiayaan perubahan iklim," ujarnya pula.

Dia menjelaskan, beberapa isu yang dibahas lainnya adalah mengenai krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan akibat pandemi COVID-19 mulai dari tantangan politik, ekonomi dan sosial.

Puan menilai, krisis kemanusiaan akibat konflik terjadi di berbagai belahan dunia, ketahanan demokrasi juga diperebutkan ketika COVID-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan demokrasi.

"Penundaan pemilu telah terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak negara telah memberlakukan tindakan darurat yang membatasi kebebasan bergerak," katanya.

Puan menilai diperlukan pemerintahan yang baik selama krisis COVID-19 termasuk peran parlemen harus memberikan kinerja terbaik.

Hal itu, menurut dia, untuk mengakomodasi aspirasi rakyat serta memfasilitasi dialog di antara masyarakat dengan latar belakang berbeda meskipun banyak tantangan.

"Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menopang goncangan dunia kita yang terus berubah," ujarnya.

Dia menilai, saat masa krisis, parlemen harus terus menjalankan fungsinya termasuk melakukan "check and balance" untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi COVID-19 dan menjamin hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi.

Puan mengatakan, peran parlemen di masa krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya, sehingga harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat.
Baca juga: Puan: Indonesia responsif gender dalam menyusun kebijakan
Baca juga: Puan sampaikan kesiapan DPR jadi tuan rumah Sidang Umum IPU 2022

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021