Kemarin, KPK panggil tujuh PNS hingga ASAP Polri tampil di COP 26

Kemarin, KPK panggil tujuh PNS hingga ASAP Polri tampil di COP 26

Presiden Joko Widodo tiba di Glasgow, Skotlandia, untuk menghadiri KTT Pemimpin Dunia (Conference of Partites/COP) 26 mengenai perubahan iklim setelah bertolak dari KTT Kelompok 20 (G20) Roma, Italia, Minggu waktu setempat (31/10/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Laily Rachev/am.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Selasa (2/11), mulai dari KPK panggil tujuh PNS Pemkab Musi Banyuasin, hingga ASAP Polri tampil di Konferensi Iklim COP 26 Glasglow.

Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.

KPK panggil tujuh PNS Pemkab Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa memanggil tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Musi Banyuasin sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM).

"Hari ini, terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 untuk tersangka HM, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pemkab Musi Banyuasin," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/11).

Selengkapnya baca di sini

AJI minta Komisi Yudisial awasi persidangan kasus Nurhadi

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim meminta komisi yudisial untuk mengawasi kasus persidangan kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi.

"AJI meminta Komisi Yudisial melakukan pengawasan selama proses persidangan agar transparan dan berkeadilan," kata Sasmito dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/11).

Selengkapnya baca di sini

Anggota DPR minta Polri-OJK selidiki kasus produk asuransi unit link

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta aparat kepolisian bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyelidikan dan mendalami produk asuransi unit link yang saat ini banyak melakukan penipuan kepada masyarakat.

"Polri dan OJK harus dapat menindak, menangkap dan melakukan pencegahan terhadap modus penipuan semacam ini. Produk asuransi dan pinjaman daring marak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan dan berdampak merugikan masyarakat di situasi pandemi saat ini," kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/11).

Selengkapnya baca di sini

KPK dalami aktivitas keuangan perusahaan pemberi uang kepada Dodi Reza

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aktivitas keuangan perusahaan terkait pemberian sejumlah uang untuk tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA).

"Didalami antara lain terkait dengan aktivitas keuangan PT SSN (Selaras Simpati Nusantara) dan diduga ada perintah dari tersangka SUH (Suhandy) untuk mengeluarkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada tersangka DRA melalui tersangka HM (Herman Mayori) sebagai bentuk "fee" atas proyek yang didapatkan oleh PT SSN dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/11).

Selengkapnya baca di sini

ASAP Polri tampil di Konferensi Iklim COP 26 Glasglow

Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian (ASAP) Digital Nasional Polri ditampilkan di Konferensi Iklim COP ke-26 di Glasglow, Skotlandia, Oktober-November 2021 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (2/11), mengatakan Polri mengirimkan tim ke Glasglow untuk menampilkan ASAP Digital Nasional yang diinisiasi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Selengkapnya baca di sini
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021