Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di satuan pendidikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim saat kunjungan kerjanya di Jambi.

"Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan PTM terbatas di satuan pendidikan, baik SD, SMP dan SMA sederajat," kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Selasa.

Sebagaimana diketahui selama masa pandemi COVID-19 sebagian besar kegiatan sekolah dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Namun proses pembelajaran tersebut tidak efektif untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik.

Baca juga: Nadiem dorong proyek unggulan Unja diimplementasikan dalam MBKM

Menurut Al Haris PTM terbatas sangat perlu dilakukan karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh. Peserta didik yang terlalu lama menggunakan telepon dalam proses pembelajaran tidak baik untuk perkembangannya.

"Menurut informasi yang kita peroleh, memang pendidikan melalui daring itu tidak optimal, terlebih jika di daerahnya tidak terjangkau jaringan internet, sehingga mereka bukan lagi belajar daring, tapi tidak belajar,” kata Al Haris.

Untuk melaksanakan PTM tersebut Pemerintah Provinsi Jambi melakukan upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Terutama terhadap tenaga pendidik dan peserta didik.

Al Haris menjelaskan saat ini capaian vaksinasi COVID-19 Kota Jambi sudah mencapai 87 persen. Artinya kekebalan kelompok sudah mulai terbentuk, meski demikian Al Haris mengajak masyarakat Kota Jambi untuk ikut serta dalam program vaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan.

"Suksesnya penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi Jambi sangat bergantung pada kekompakan masyarakat dan dibutuhkan juga dukungan dari Pemerintah Pusat dan swasta," kata Al Haris.

Baca juga: Nadiem: Vaksinasi mengejar PTM bukan PTM yang mengejar vaksinasi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, mengatakan PTM terbatas merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo. Satuan pendidikan level satu hingga level tiga di dorong untuk melaksanakan PTM terbatas.

Selain itu berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri, sekolah yang tenaga pendidik-nya sudah di vaksin dosis pertama dan dosis kedua wajib melaksanakan PTM terbatas di sekolah.

“Dalam pertemuan bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat penuntasan vaksinasi PTK serta mendukung pelaksanaan PTM terbatas,” kata Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan dapat berdampak negatif terhadap anak-anak Indonesia, karena sulit mengejar ketertinggalan. Hal tersebut dapat di lihat dari aspek putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak yang semuanya bisa menjadi risiko yang lebih besar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bukri mengatakan PTM terbatas di Provinsi Jambi akan di mulai pekan depan. PTM terbatas dilaksanakan setelah asessmen ditingkat sekolah SMA dan SMK dilakukan.

“Minggu depan itu kan masih asesmen SMA dan SMK, nah setelah itu langsung belajar tatap muka di sekolah," kata Bukri.

Baca juga: Nadiem minta sekolah di wilayah PPKM Level 1-3 tidak ragu gelar PTM
Baca juga: Wapres sebut Dana Abadi Pesantren komitmen Pemerintah bantu pesantren

Pewarta: Muhammad Hanapi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021