KPK dalami pembahasan anggaran proyek Gereja Kingmi Mile 32 Mimika

KPK dalami pembahasan anggaran proyek Gereja Kingmi Mile 32 Mimika

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK/am.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembahasan anggaran terkait dengan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua.

Untuk mendalami, KPK pada Jumat memeriksa dua Anggota DPRD Mimika 2014-2019 Karel Gwinangge dan Sony Henok sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tersebut. Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Mimika.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pembahasan anggaran di Banggar DPRD Mimika terkait dengan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, satu saksi lainnya, yakni Anggota DPRD Mimika 2014-2019 Eltinus Mom tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa konfirmasi.

Baca juga: Tiga mantan anggota DPRD Mimika diperiksa kasus Gereja Kingmi Mile 32

Baca juga: KPK panggil tiga saksi kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika


"Tidak hadir dan tanpa konfirmasi alasan ketidakhadirannya karenanya KPK mengimbau untuk kembali hadir pada jadwal pemeriksaan selanjutnya," kata Ali.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (16/9) bertempat di Mapolres Mimika juga telah memeriksa tiga Anggota DPRD Mimika 2014-2019 sebagai saksi dalam penyidikan kasus itu, yakni Saleh Alhamid, M Nurman Karupukaro, dan Paulus Yanengga.

Terhadap tiga saksi, KPK juga mendalami pembahasan anggaran di Banggar DPRD Mimika terkait dengan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Untuk diketahui, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tersebut.

Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Baca juga: KPK konfirmasi lima saksi perencanaan anggaran proyek gereja di Mimika
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021