Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu menggandeng Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah guna menjaga stabilitas produk dan harga pangan di kota tersebut.
 
"Kerja sama ini dalam bentuk menjaga stabilitas harga pangan yang dimasukkan dalam program pengadaan dan penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Palu dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perum Bulog wilayah Sulawesi Tengah, di Palu, Senin.
 
Menurut wali kota, perjanjian kerja sama tersebut sangat membantu dalam menjaga stabilitas produk pangan, khususnya di ibu kota Sulteng sekaligus membantu Bulog dalam mewujudkan penyerapan beras petani.
 
Dikatakannya, Bulog sebagai penyedia produk pangan di bawah naungan Pemerintah Pusat berperan strategis terhadap pemenuhan dan distribusi bahan pangan di daerah, salah satunya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.
 
Dengan begitu, pengadaan dan penyaluran beras kepada ASN berdampak positif terhadap kestabilan produk-produk pangan lainnya, sekaligus menekan angka inflasi.
 
"Harga ditawarkan Bulog pun cukup kompetitif dengan kualitas yang baik. Dulu, masyarakat berfikir produk Bulog selalu dihadapkan dengan sisi kualitas, namun sekarang Bulog justru tampil berbeda yang mengedepankan kualitas suatu produk," ucap Hadianto.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasid menyampaikan arahannya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Palu dengan Perusahaan umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah tentang pengadaan dan penyaluran beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkot Palu, Senin (5/7/2021). ANTARA/Moh Ridwan
Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sulteng Basirun menjelaskan, keterlibatan Pemkot dalam menggunakan produk mereka sangat memberikan dampak positif terhadap hulu-hilir stabilitas komoditas beras.
 
Pada kerja sama tersebut, Bulog menyediakan kurang lebih 12 ton beras premium untuk melayani sekitar 6.000 ASN di lingkungan Pemkot Palu.
 
"Kami memperkirakan, dari 6.000 ASN  memperoleh 20 kilogram beras per orang dengan kebutuhan per bulan kurang lebih 12 ton," ujarnya.
 
Menurut dia, kebutuhan 12 ton per bulan belum bisa dikategorikan sebagai lumbung penyaluran, akan tetapi dari aspek psikis sangat mempengaruhi pasar sehingga stabilisasi bisa terjaga.
 
Sebab, melalui pola kerja sama tersebut dengan penguasaan Bulog sekitar 5 sampai 6 persen, mereka menilai stabilisasi pangan dapat terjaga karena ASN merupakan unsur masyarakat utama dengan harapan dapat memicu minat masyarakat secara umum menggunakan produk Bulog.
 
Selain itu, katanya, Bulog juga berpatokan HET dalam menjalankan bisnis mereka dengan harga Rp10 ribu per kilogram beras premium.
 
"Kami juga sudah menawarkan kerja sama ini ke daerah-daerah lain di Sulteng, dan yang sudah menyambut positif adalah Kabupaten Sigi setelah Kota Palu. Kami berharap ke depan kerja sama semacam ini bisa terealisasi hingga tingkat masyarakat umum," katanya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021