KPK harap masyarakat sipil terlibat kampanye pendidikan antikorupsi

KPK harap masyarakat sipil terlibat kampanye pendidikan antikorupsi

Tangkap Layar: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan pada jumpa pers usai pembukaan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2021, sebagaimana diikuti di Jakarta, Rabu (24/3/2021). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap organisasi masyarakat sipil dapat terlibat lebih aktif mengampanyekan pendidikan antikorupsi, kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Rabu.

Menurut Lili, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pendidikan antikorupsi dapat membantu pemerintah meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia yang tahun lalu turun tiga poin dari 40 pada 2019 jadi 37 pada 2020.

“Indeks persepsi korupsi tidak semata-mata turun karena satu lembaga, tetapi peran serta masyarakat. Itu sangat banyak dan perilaku kita semua, sehingga pelibatan masyarakat sipil ini oleh KPK lebih pada mengampanyekan lewat pendidikan,” kata Lili saat jumpa pers usai memberi sambutan pada acara Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2021, Rabu.

Ia menjelaskan kampanye pendidikan antikorupsi seharusnya wajib diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usia muda sampai usia lanjut, juga pada kurikulum pendidikan formal dan informal.

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami perbuatan korupsi dan memiliki kesadaran untuk menghindari tindak pidana tersebut.

Kampanye pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari program pencegahan lembaga antirasuah di Indonesia, terang Lili.

Baca juga: Wakil Ketua KPK minta Pemprov Sulsel serius cegah korupsi

“Menuju Indonesia sejahtera bebas dari korupsi tentu dengan tiga pola, pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” sebut Lili.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, komisioner KPK itu mengatakan pihaknya telah membangun kerja sama erat dan panjang dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Kerja sama itu terbangun lewat berbagai kegiatan, di antaranya penelitian dan pengembangan, peluncuran sejumlah inisiatif dan gerakan, serta program-program pengawasan.

Ia mencontohkan organisasi masyarakat sipil berperan turut mengawasi penyaluran dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19.

“Ada banyak laporan dan masukan yang disampaikan kepada KPK,” ujar Lili.

Oleh karena itu, ia berharap sinergi antara KPK dan organisasi masyarakat sipil ke depan dapat terus menguat.

Baca juga: ICSF 2021, Organisasi masyarakat sipil harus diperkuat cegah korupsi

Terkait itu, ia berpendapat Forum Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (ICSF) yang berlangsung pada 24-25 Maret dapat jadi salah satu kegiatan yang menguatkan sinergi tersebut.

“Mari kita manfaatkan kegiatan ini (ICSF) untuk kepentingan bersama,” sebut Lili dalam sambutannya saat acara pembukaan ICSF 2021.

ICSF merupakan forum diskusi yang mewadahi organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat nasional dan daerah untuk memperkuat jaringan, meningkatkan kapasitas, serta menambah wawasan, kata Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di Indonesia, Ryan Washburn saat jumpa pers usai pembukaan ICSF 2021, Rabu.

ICSF tahun ini digelar oleh USAID, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Australia, Pemerintah Kanada, Pemerintah Jerman, dan beberapa yayasan serta jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan dunia. Forum yang berlangsung selama dua hari itu dihadiri oleh lebih dari 250 perserta, para perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah.

Dalam kegiatan hari pertama, peserta ICSF 2021 fokus membahas tema “Peran Masyarakat Sipil Melawan Korupsi”, sementara pada hari kedua, para peserta akan mendalami tema “Perkembangan Terkini dan Masa Depan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia”.

Baca juga: Wali Kota Kediri ajak semua pihak bersinergi cegah korupsi
Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021