Perlu ada pengawasan di kemudian hari agar uang yang digunakan itu maksimalJakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah disalurkan kepada 1.805.216 keluarga penerima manfaat melalui Bank DKI efektif dalam menunjang kehidupan masyarakat selama pandemi COVID-19.
"BST merupakan salah satu upaya perlindungan sosial dari pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah, melalui bantuan sosial tunai ini, dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemi," kata Riza dalam diskusi virtual 'Balkoters Talks' bertajuk 'Efektivitas BST dalam menunjang Kesejahteraan Masyarakat Kala Pandemi' di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Anggota DPRD DKI: BST sudah bagus tetapi tetap harus ada perbaikan
Riza menjelaskan terdapat tiga kelebihan BST dalam meningkatkan ekonomi warga, pertama BST bisa menggerakkan ekonomi secara meluas, lain halnya dengan bantuan sosial (bansos) berupa sembako di mana yang diuntungkan dalam penyediaan bansos terbatas pada perusahaan, produsen sembako, dan distributor.
Lain halnya dengan penyaluran BST, menurut politikus Partai Gerindra ini, keuntungan bisa diterima bukan hanya pada penerima manfaat, namun juga tempat usaha di sekitarnya.
"Kalau sekarang dengan uang, maka yang pertama kita yang menerima, membeli sembako di sekitar rumah, warung-warung pasar. Ini menggerakkan ekonomi. Peredaran uang merata di seluruh wilayah," ujar dia.
Baca juga: DKI mutakhirkan data penerima BST untuk pastikan distribusi lancar
Kedua, masyarakat memiliki keleluasaan untuk memilih jenis sembako mana yang akan mereka beli menggunakan dana BST mulai dari beras, terigu, gula, minyak, dan lain sebagainya.
"Yang penting jangan beli rokok dan miras," ujarnya.
Yang ketiga, adalah jumlah uang yang diterimanya juga dipastikan utuh dengan nominal Rp300 ribu yang berbeda dengan bansos sembako yang melewati pengambilan keuntungan perusahaan, distributor, hingga pabrik sembako.
Riza juga menjelaskan terjadi penambahan jumlah penerima BST tahap dua dari penyaluran BST tahap pertama pada bulan Januari 2021 lalu. Saat ini, ada 1.805.216 penerima manfaat yang bertambah dari tahap pertama sebesar 1.192.098 keluarga penerima manfaat.
Masukan Penyaluran BST
Dalam kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah memberi sejumlah masukan kepada Pemprov DKI terkait penyaluran BST di masa pandemi.
Pertama, Trubus menyarankan agar Pemprov DKI membuat peraturan serta sanksi yang jelas bagi penerima BST. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab penerima BST agar tidak disalahgunakan dengan kepentingan tertentu.
Baca juga: Penyaluran BST Jakarta diklaim tak alami masalah
"Selama ini kan sifatnya hanya imbauan. Karena Pemprov DKI tidak bisa mengawasi, diharapkan ada peraturan yang jelas. Sehingga, para penerima bertanggung jawab menggunakan BST tersebut. Perlu ada pengawasan di kemudian hari agar uang yang digunakan itu maksimal," ucap Trubus.
Kedua, Pemprov DKI mesti menjalankan pola komunikasi, informasi, dan edukasi yang disampaikan secara baik. Sehingga, ketika dana BST dicairkan oleh salah satu anggota keluarga, maka semua anggota lainnya bisa mengetahui. Dengan begitu, penyalahgunaan penggunaan BST bisa diminimalisasi.
"Perlu ada pendampingan. Jadi, jangan sendiri tapi didampingi istri atau anak sehingga betul-betul keluarganya tahu. Sebab, selama ini banyak (penyalahgunaan) yang terjadi karena mereka umumnya tidak tahu si penerima adalah bapaknya," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2021
