Stafsus Presiden jelaskan harapan penyandang disabilitas dalam Pilkada

Stafsus Presiden jelaskan harapan penyandang disabilitas dalam Pilkada

Dokumentasi - Staf Khusus Presiden Gugus Muda sekaligus Pendiri This.able, Angkie Yudistia saat ditemui di sela-sela peluncuran Orami Parenting di Jakarta, Rabu (12/2/2020). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira/am.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden bidang sosial Angkie Yudistia mengatakan terdapat sejumlah harapan dari penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Pilkada masih memiliki tantangan bagi teman-teman penyandang disabilitas," ujar Angkie dalam acara "Media Gathering dan menyaksikan sambutan Presiden dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 2020", secara virtual di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi: Perlindungan bagi disabilitas harus berlandaskan HAM

Angkie mengatakan aksesibilitas yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pilkada bagi penyandang disabilitas adalah yang tidak diskriminatif.

Angkie yang juga merupakan seorang penyandang disabilitas menyampaikan, para penyandang disabilitas memiliki hak sebagai warga negara untuk dipilih maupun memilih dalam pilkada.

Dia mengatakan hak memilih bagi penyandang disabilitas sendiri ada beragam hal, yakni berkaitan dengan pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas sensorik, motorik, mental, intelektual, hingga disabilitas ganda.

"Kenyataannya data yang ada, penyandang disabilitas belum sepenuhnya terdaftar sebagai pemilih," ujar Angkie.

Tantangan lain yaitu akses tempat pemungutan suara yang belum mudah diakses penyandang disabilitas untuk datang memilih.

Selain itu sosialisasi kepada para penyandang disabilitas, ihwal siapa saja calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Memang ini tantangan teman-teman penyandang disabilitas dan seluruh stakeholder. Tapi dengan adanya peraturan-peraturan yang telah direalisasikan, tahun 2020 bisa menjadi pembelajaran sehingga teman-teman bisa punya hak memilih," jelasnya.

Dia menyampaikan selama rentang 2019-2020 Presiden RI Joko Widodo telah mengesahkan enam peraturan pemerintah dan dua perpres terkait penyandang disabilitas.

Menurutnya, berbagai peraturan ini menjadi dasar hukum dalam implementasi pembangunan yang inklusif.

Baca juga: Mensos sebut disabilitas bagian penting pembangunan Indonesia inklusif
Baca juga: Butuh upaya kolektif hapus stigma negatif diskriminatif disabilitas

Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020