Nagari Baringin Agam desa adat pertama atur perlindungan satwa

Nagari Baringin Agam desa adat pertama atur perlindungan satwa

Ilustrasi - Sejumlah aktivis pro fauna mengenakan topeng hewan dilindungi saat melakukan kampanye perlindungan satwa liar di Jalan Ijen, Malang, Jawa Timur. FOTO ANTARA/Ari Bowo Sucipto/ed/ama/pri.

Lubukbasung (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam, Sumatera Barat, mengakui Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, merupakan desa adat pertama di provinsi itu mengatur perlindungan satwa liar dalam mengantisipasi kepunahan.

"Belum ada nagari di Sumbar yang mengatur perlindungan satwa liar dan ini satu-satunya di Sumatera Barat, karena hanya ada di Pulau Jawa," kata Kepala BKSDA Resor Agam, Ade Putra, di Lubukbasung, Rabu.

Ia mengatakan draf Peraturan Nagari itu sedang disusun Badan Musyawarah Nagari Baringin, yang telah berkonsultasi ke BKSDA setempat, Selasa (1/12).
"Mereka konsultasi ke kami untuk melengkapi draf dari Perna yang mereka susun. Kami siap mendukung dan mendampingi lahirnya Perna itu," katanya.

Baca juga: WWF minta pemerintah serius lindungi gajah sumatera

Ia memberikan apresiasi kepada Bamus dan pemerintah nagari yang telah menyusun Perna dalam melindungi satwa jenis burung-burungan dan mamalia.

Ke depan, katanya, BKSDA bakal mengiring nagari lainnya membentuk Perna tersebut, agar satwa itu bisa dilestarikan. "Kami akan menjadikan lima nagari sebagai percontohan dalam membuat Perna itu," katanya.

Sementara itu, Ketua Bamus Baringin, Asbul Khatik Marajo, menambahkan, dasar pembuatan Perna itu karena daerah tersebut sering dijadikan lokasi penangkapan burung dan berburu satwa dilindungi.

Baca juga: Walhi minta pemerintah lindungi satwa langka di Leuser

Dengan kondisi itu, Bamus Baringin berinisiatif membuat regulasi dalam melindungi satwa itu, sehingga tidak punah di hutan sekitar Baringin. "Jangan sampai burung dan satwa lainnya tidak ada lagi di Baringin beberapa tahun ke depan. Untuk itu kami membuat regulasi dalam menjaga kelestarian satwa itu," katanya.

Perna itu bakal ditetapkan pada 2021 dan setelah itu sudah bisa diterapkan di daerah tersebut dalam melakukan tindakan untuk pengawasan satwa.

Baca juga: Pemkot Bitung cegah perdagangan ilegal satwa liar
Pewarta : Altas Maulana
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020