Mengelola laut dan mengelola kawasan konservasi tidak bisa hanya dilakukan oleh KKP, Pemda dan UPT saja
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah mendistribusikan anggaran sebanyak Rp6,2 miliar untuk membantu hingga 174 kelompok masyarakat penggerak konservasi (Kompak) guna melestarikan kawasan perairan di berbagai daerah.

"Bantuan Kompak merupakan program KKP yang sudah digulirkan sejak tahun 2016. Hingga saat ini, sudah ada 174 kelompok masyarakat penggerak konservasi yang diberikan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp6,2 miliar dengan nilai bantuan sebesar Rp94 juta per kelompok," kata Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Andi Rusandi dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Andi Rusandi mengatakan tujuan pemberian bantuan Kompak adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia.

Menurut dia, hingga saat ini telah dibentuk 197 kawasan konservasi perairan yang tersebar di Indonesia yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik.

"Mengelola laut dan mengelola kawasan konservasi tidak bisa hanya dilakukan oleh KKP, Pemda dan UPT saja. Kita perlu memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberi bantuan Kompak," kata Andi.

Sementara itu, Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Jamaluddin Jompa dalam Webinar menyampaikan ekosistem terumbu karang memiliki potensi yang sangat besar namun kondisinya cenderung semakin rusak.

Menurut Jamaluddin Jomba, penyebab rusaknya terumbu karang antara lain penangkapan berlebih dan merusak, penambangan karang, pemutihan karang, sedimentasi, virus coralli, eutrofikasi, wabah penyakit, gempa buni, tsunami, dan ledakan populasi alga.

"Langkah cepat dan tepat untuk menangani kerusakan terumbu karang perlu dilakukan karena pemulihan terumbu karang secara alami sangat lambat. Oleh karena itu, kita perlu mencegah dan memperlambat laju kerusakan dan memfasiltasi proses pemulihan melalui kawasan konservasi dan restorasi terumbu karang," ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, KKP menggandeng pihak asosiasi dan LSM guna melatih ratusan warga Bali agar mahir dalam proses pembangunan kebun karang untuk mendukung restorasi terumbu karang atau ICRG (Indonesia Coral Reef Garden).

"Ini kita laksanakan di Bali karena Bali diharapkan bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Ke depan, jika program ini berjalan dengan sukses, kita bisa terapkan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia," kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Haeru Rahayu.

Ia memaparkan, pelatihan yang digelar secara paralel di lima lokasi yaitu Nusa Dua, Pandawa, Sanur, Serangan dan Buleleng melibatkan kurang lebih 125 peserta di setiap lokasi dengan menggandeng beberapa lembaga di antaranya Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII), Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI) dan Yayasan Lautan Kebun Koral sebagai pelaksana kegiatan.

TB Haeru Rahayu yang akrab disapa Tebe memastikan bahwa pelaksanaan ICRG sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Tebe juga menyampaikan bahwa program ICRG ini menargetkan 11.000 tenaga kerja padat karya dengan total anggaran yang digulirkan Rp111,2 miliar.

Baca juga: Konservasi terumbu karang COREMAP-CTI resmi dimulai di Raja Ampat
Baca juga: Terumbu karang untuk laut keberlanjutan dan ekonomi pesisir
Baca juga: Menteri Edhy: Pelestarian karang selaras pertumbuhan ekonomi pesisir

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020