Seandainya ada perempuan mencalonkan diri dalam pilkada atau jadi caleg dalam pemilu dengan kualitas yang sama dengan calon laki-laki, sebanyak 45 persen warga masih ragu untuk memilihPadang (ANTARA) - Hasil survei yang dilakukan Spektrum Politika mengungkap hampir sebagian besar warga Sumatera Barat masih ragu memilih kaum perempuan di pilkada sehingga peluang kandidat perempuan untuk menang menjadi kecil,
"Seandainya ada perempuan mencalonkan diri dalam pilkada atau jadi caleg dalam pemilu dengan kualitas yang sama dengan calon laki-laki, sebanyak 45 persen warga masih ragu untuk memilih," kata Peneliti Spektrum Politika Andri Rusta di Padang, Jumat.
Sementara potensi perempuan yang ikut pilkada dipilih hanya 29 persen dan 26 persen lainnya menyatakan tidak akan memilih kandidat perempuan.
Ia menjelaskan survei dilakukan pada 10-15 September 2020 mengumpulkan data di 19 kabupaten/kota dengan mewawancarai 1.220 responden yang menjadi sampel yang diambil secara bertingkat (multistage random sampling).
Baca juga: Sahroni ajak warga evaluasi terkait survei tren demokrasi menurun
Baca juga: Survei: Perempuan memikul beban lebih berat semasa pandemi
Pengambilan sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan keterwakilan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota dengan margin of error dari sampel sebesar 2,9 persen.
Untuk menjaga kualitas survei pihaknya melakukan menelpon ulang responden untuk mengonfirmasi jawaban mereka sebelumnya terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.
Menurutnya kaum perempuan di ranah Minang yang dikenal dengan bundo kanduang memiliki posisi yang terhormat dan dimuliakan.
Bahkan keberadaan mereka dalam suku dan kaum sangat ditinggikan, apalagi jika dihubungkan dengan dengan harta pusako tinggi, kata dia.
Saat ditanyakan apakah keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik bertentangan dengan sistem sosial dan budaya Minangkabau sebanyak 56,9 persen responden mengatakan bahwa adat dan budaya Minangkabau mendukung perempuan beraktivitas dalam kegiatan politik.
Ia menyampaikan sistem sosial dan budaya Minangkabau sangat fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman sehingga muncul istilah tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan atau tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan.
"Hanya 26,6 persen responden yang menyatakan perempuan berpolitik bertentangan dengan adat dan budaya Minangkabau," ujarnya
Berikutnya dari survei terungkap sebanyak 68,5 persen responden mengatakan tidak ada keyakinan atau larangan yang melarang perempuan menjadi pemimpin di daerah mereka.
Artinya, peluang perempuan untuk menjadi pemimpin tetap terbuka sesuai dengan pilihan masyarakat, sementara, 18,7 persen mengatakan masih ada keyakinan atau larangan yang membatasi kaum perempuan untuk jadi pemimpin di daerah mereka dan 12,8 persen tidak tahu dengan kondisi ini, kata dia.
Selain itu terungkap sebanyak 60,3 persen responden meyakini bahwa kaum perempuan di Sumatera Barat dianggap mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam aktivitas politik dan hanya 27,6 persen yang mengatakan perempuan tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki.
Selanjutnya sebanyak 44,4 persen mengatakan kaum perempuan kurang teruji dibandingkan dengan kaum laki-laki dalam menghadapi masalah politik.
Baca juga: Survei : 86,6 persen mahasiswa tahu pelaksanaan Pilkada saat pandemi
Ketika ditanya apakah kaum perempuan mampu menghadapi kerasnya dunia politik yang penuh intrik sebanyak 58,2 responden percaya bahwa kaum perempuan akan bisa menghadapinya.
Tak hanya itu saat ditanya apakah dalam proses pencalonan pemilu dan pilkada ada pembedaan cara pandang masyarakat terhadap calon perempuan dan calon laki-laki ternyata sebanyak 61,6 persen tidak membeda-bedakan keberadaan calon perempuan dan calon laki-laki dalam kontestasi pemilu atau pilkada.
Terakhir sebanyak 46,6 persen responden mengatakan hasil yang dicapai perempuan akan sama dengan institusi politik jika dipimpin oleh kaum laki- laki.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
