"Penggunaan dana tanggap darurat sebesar Rp450 miliar yang dialokasikan pada tahun anggaran 2021, sebagian dilaksanakan dengan metode padat karya, tergantung dengan kondisi di lapangan," ujar Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat.
Dirjen SDA tersebut juga menambahkan bahwa program penanggulangan banjir tahun 2020 dengan dana anggaran sebesar Rp4,5 Triliun telah dialokasikan untuk normalisasi sungai sebesar Rp2,9 Triliun, pemeliharaan sungai sebesar Rp500 miliar, drainase sebesar Rp100 miliar, perkuatan tebing sungai sebesar Rp600 miliar.
Kemudian anggaran juga digunakan untuk kolam retensi sebesar Rp200 miliar dan perencanaan teknis sebesar Rp200 miliar, seperti program pembangunan saluran pengendali banjir Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan selesai di akhir tahun 2020, dan pembangunan kolam retensi sungai bendung di Palembang yang sudah siap beroperasi.
Kementerian PUPR juga secara jangka panjang mempersiapkan sistem Fast Respond pelaporan banjir dari masyarakat dengan memanfaatkan platform sosial media.
"Kesiapsiagaan lain yang kami siapkan untuk jangka panjang adalah terciptanya sistem Fast Respond dimana masyarakat dapat melakukan pelaporan terkait kondisi atau pelaporan kejadian banjir yang dapat dikirimkan melalui WA Center maupun penggunaan hastag di media sosial Twitter," ujar Dirjen SDA.
Pelaporan dari masyarakat akan diterima oleh Pos Pendukung SDA yang kemudian akan diteruskan ke Pos Siaga Banjir di Balai masing-masing yang juga akan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti BNPB, BPBD, dan Pemda untuk melakukan penanganan bersama.
Dalam menghadapi musim penghujan, khususnya musim penghujan 2020-2021, Direktorat SDA Kementerian PUPR telah siap dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana banjir.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
