Pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun yang digelontorkan sejak awal Juni 2020, dialokasikan dalam kantong bernama “Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” (PC-PEN).
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi mengungkapkan dari pagu anggaran PC-PEN itu, sudah disalurkan Rp318,5 triliun atau 45,8 persen hingga akhir September 2020.
Meski sudah mendekati setengah dari pagu anggaran yang dikucurkan hanya dalam empat bulan, namun belanja ini masih perlu digenjot.
Ada enam kelompok anggaran belanja yang dianggarkan yakni untuk program kesehatan yang sudah disalurkan Rp21,9 triliun atau 25 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun.
Kemudian, untuk perlindungan sosial sudah Rp157,03 triliun atau 77,01 persen dari pagu Rp203,9 triliun, program sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda terealisasi Rp26,61 triliun atau 25,08 persen dari pagu Rp106,11 triliun.
Selanjutnya, insentif usaha Rp28,07 triliun atau 23,27 persen dari pagu Rp120,61 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp84,85 triliun atau 68,72 persen dari pagu Rp123,46 triliun dan program pembiayaan korporasi yang belum terealisasi atau nol persen dari pagu Rp53,6 triliun.
Realokasi belanja
Sekretaris Eksekutif I Komite PC-PEN Raden Pardede mengatakan pemerintah akan mempercepat belanja dalam PEN dari enam kelompok program tersebut mulai Oktober ini salah satunya anggaran kesehatan.
Pemerintah akan mengubah pola penyaluran misalnya untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dari tiga bulan sekali menjadi sekali dalam sebulan sehingga penyaluran akan lebih lancar dan dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan realokasi anggaran dalam PEN juga akan dilakukan, harapannya agar semua dana tersebut cepat terserap 100 persen hingga akhir tahun ini.
Program yang selama ini lambat penyerapannya, kata dia, akan direalokasikan untuk belanja di kelompok yang paling cepat diserap misalnya program perlindungan sosial dan UMKM.
Tambahan belanja dalam program perlindungan sosial itu diarahkan untuk subsidi gaji, subsidi gaji guru honorer, subsidi kuota internet, perpanjangan diskon listrik dan tambahan dana bergulir.
Sedangkan hasil realokasi dukungan untuk UMKM diarahkan untuk penyaluran bantuan produktif usaha mikro.
Dengan realokasi anggaran PEN itu, besaran anggaran perlindungan sosial dari Rp203,9 triliun menjadi Rp242,01 triliun dan dukungan bagi UMKM ditambah dari Rp123,46 triliun menjadi 128,05 triliun.
Adapun kelompok yang direalokasi itu di antaranya kesehatan sebesar Rp3,53 triliun karena belum ada pembayaran vaksin COVID-19 dalam jumlah yang besar tahun ini.
Kemudian anggaran untuk sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp34,57 triliun, juga dari kelompok pembiayaan korporasi sebesar Rp4,55 triliun.
Perbaikan ekonomi
Persoalan daya beli atau konsumsi masyarakat merupakan salah satu bagian yang krusial bagi perekonomian Indonesia, khususnya pada saat ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat geliat perekonomian Indonesia masih ditopang pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi kisaran 56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, pandemi ini mengakibatkan daya beli masyarakat melambat tercermin dari inflasi yang kontraksi pada Juli 2020 mencapai 0,10 persen kemudian berturut-turut pada Agustus dan September kembali kontraksi masing-masing 0,05 persen, yang apabila dicermati terjadi perbaikan.
Capaian itu menunjukkan deflasi atau tidak ada kenaikan harga barang karena sepinya permintaan, salah satunya karena pendapatan masyarakat terganggu misalnya karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengungkapkan pandemi COVID mengakibatkan sekitar 6,4 juta tenaga kerja dirumahkan atau terkena PHK.
Keputusan itu diambil para pengusaha karena omset mereka merosot atau bahkan tidak ada pemasukan akibat dampak pandemi COVID-19
Mencermati kondisi tersebut, maka belanja pemerintah salah satunya dalam bentuk PEN yang memegang peranan penting, apalagi kinerja sektor lain dalam PDB tercatat negatif.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan berdasarkan outlook tahun 2020, hanya konsumsi pemerintah yang tumbuh positif pada rentang 0,6-4,8 persen.
Sedangkan, realisasi komponen lain terhadap PDB 2020 seperti konsumsi rumah tangga serta ekspor dan impor tumbuh negatif.
Belanja pemerintah itu, kata dia, ditargetkan memperbaiki daya beli masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya lebih baik dari kuartal II-2020 yang kontraksi 5,32 persen.
Pemerintah memproyeksi kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi RI negatif 2 persen.
Apabila memang kembali negatif, maka perekonomian Indonesia mengalami perlambatan atau resesi.
Ekonom Josua Pardede menjelaskan resesi adalah melemahnya perekonomian suatu negara ditandai dengan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut negatif.
Jika pada kuartal III pertumbuhan ekonomi RI sesuai proyeksi, maka yang perlu dicatat adalah ada tren perbaikan dari kontraksi 5,32 persen.
Dalam kondisi serba sulit saat ini, Indonesia tidak sendiri. Ekonomi seluruh negara di dunia juga mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.
Kejar tayang dalam belanja PEN diharapkan menjadi bantalan bagi masyarakat termasuk dunia usaha dalam sisa tiga bulan hingga tutup tahun 2020.
Perlu diakui bahwa mengembalikan daya beli ke posisi semula sebelum pandemi terbilang sulit karena saat ini masih “bertarung” dengan pandemi virus corona.
Namun, yang pasti dukungan stimulus pemerintah masih dilanjutkan pada 2021, sembari bersiap sebagai tahun pemulihan karena kunci melawan pandemi ini sudah siap di depan mata.
Kunci itu adalah vaksin COVID-19, yang sesuai dengan target pemerintah terdistribusi bertahap dan mulai tersedia pada kuartal IV-2020.
Baca juga: Dorong konsumsi, Satgas PEN : Uang jangan banyak mengendap di bank
Baca juga: Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional capai 45,8 persen
Baca juga: Airlangga Hartarto sebut realisasi Anggaran PEN baru capai 45,5 persen
Baca juga: Stimulus PEN diperkirakan sumbang Rp270 triliun ke PDB Indonesia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
