Presiden Erdogan desak restrukturisasi Dewan Keamanan PBB

Presiden Erdogan desak restrukturisasi Dewan Keamanan PBB

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. ANTARA/REUTERS/HO-Presidential Press Office/aa. (Presidential Press Office/Handou/PRESIDENTIAL PRES)

Ankara (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan "reformasi yang komprehensif dan penting" untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dimulai dengan restrukturisasi Dewan Keamanan (DK) PBB.

“Kita telah melihat betapa tidak efektifnya mekanisme global yang ada selama krisis ini...sehingga butuh berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bagi Dewan Keamanan, badan pembuat keputusan paling mendasar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memasukkan pandemi ke dalam agendanya," kata Erdogan.

“Jadi, kami sekali lagi telah melihat kebenaran tesis 'dunia lebih besar dari lima', yang telah saya dukung selama bertahun-tahun di mimbar ini,” ujar dia di Sidang Umum ke-75 PBB melalui tautan video, Selasa.

Baca juga: Turki dukung proses politik dukungan PBB di Libya
Baca juga: AS peringatkan Turki, Dewan Keamanan bersidang soal Suriah


Menekankan pentingnya meninjau mentalitas, institusi, dan aturan, untuk mencegah hilangnya reputasi organisasi internasional, Erdogan mengatakan bahwa nasib umat manusia tidak dapat diserahkan pada belas kasihan sejumlah negara.

“Kita harus menyediakan Dewan dengan struktur dan fungsi yang lebih efektif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Begitu juga dengan Sidang Umum yang harus kita perkuat, yang mencerminkan kesadaran bersama masyarakat internasional," desaknya.

Menyinggung kebutuhan kerja sama global untuk masalah global seperti COVID-19, menurutnya, dunia harus berusaha menggunakan mekanisme kerja sama multilateral secara efektif.

“Kami telah berada di garis depan dalam upaya memerangi pandemi di G20, Dewan Turki, MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam, dan wadah lainnya," tutur Erdogan, menambahkan bahwa Turki telah memberikan bantuan ke 146 negara selama pandemi.

Presiden Turki mengatakan bahwa penyediaan peralatan medis dan obat-obatan serta pengembangan vaksin seharusnya tidak menjadi masalah persaingan.

“Tidak peduli di negara mana mereka diproduksi, vaksin yang akan dibuat siap pakai harus ditawarkan untuk kepentingan umum umat manusia,” desaknya.

Erdogan mengatakan bahwa pandemi berdampak buruk pada dinamika konflik di seluruh dunia dan meningkatkan kerentanan.

Ia menyayangkan bahwa seruan Sekjen PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan global, yang juga didukung Turki, belum membuahkan hasil yang konkret.

"Kami mencari cara untuk menghilangkan ancaman terhadap negara dan kemanusiaan kami, dengan mengambil inisiatif apa pun jika diperlukan," kata dia.

Di Suriah, dia mengatakan bahwa negara yang dilanda perang saudara "terus menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasan kita."

"Sebagai negara yang mengalami pukulan pertama dan paling serius terhadap Daesh [ISIS] di kawasan itu, kami terus memerangi organisasi teroris PKK (Partai Buruh Kurdi) -YPG (sayap militer Partai Kesatuan Demokratik Kurdi) ," tambahnya.

Dia juga mengatakan komunitas internasional tidak dapat menemukan "solusi permanen untuk masalah Suriah tanpa mengadopsi sikap berprinsip yang sama dan sikap tegas terhadap semua organisasi teroris."

“Ini harus menjadi prioritas bagi kita semua untuk menyelesaikan konflik di Suriah berdasarkan peta jalan yang disahkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254. Untuk tujuan ini, proses politik yang dimulai di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga dimiliki Suriah dan dipimpin Suriah, harus berhasil," kata Erdogan.

Erdogan juga meminta PBB untuk mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang merusak Konvensi Jenewa dan sistem hak asasi manusia internasional.

"Serangan yang diluncurkan oleh komplotan kudeta di Libya tahun lalu untuk menggulingkan Pemerintah Kesepakatan Nasional yang sah hanya membawa penderitaan dan kehancuran bagi negara ini," tegasnya.

“Komunitas internasional tidak dapat memastikan bahwa baik komplotan kudeta maupun pendukung mereka telah dibuat bertanggung jawab atas pembantaian, pelanggaran hak asasi manusia, dan terutama kuburan massal di Tarhuna,” katanya.

Turki telah menjadi satu-satunya negara yang memberikan "tanggapan konkret" dan memberikan dukungan kepada pemerintah sah Libya atas seruannya untuk meminta bantuan, kata presiden.

Erdogan juga menyatakan keyakinannya untuk "solusi politik permanen di Libya melalui dialog inklusif dan komprehensif yang dilakukan oleh Libya."

Terkait Yaman, Erdogan mengatakan bahwa sejarah tidak akan memaafkan mereka yang menginginkan kedaulatan Yaman, integritas politik dan teritorial, atau mengabaikan penderitaan yang terus berlanjut.

Beralih ke Iran, dia menyuarakan dukungan untuk menyelesaikan masalah tentang program nuklir Iran dalam terang "hukum internasional, melalui diplomasi dan dialog".

Dia juga mengulangi seruan agar semua pihak "untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama, yang secara signifikan berkontribusi pada keamanan regional dan global".

Mengenai Palestina, Erdogan mendesak pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bersebelahan berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

"Atas penolakan dokumen penyerahan, yang coba diberlakukan di Palestina dengan nama 'Kesepakatan Abad Ini', Israel kali ini mempercepat upayanya untuk 'memiliki jalur dalam' dengan bantuan kolaboratornya," dia kata.

"Turki tidak akan mendukung rencana apa pun yang tidak disetujui oleh rakyat Palestina," tambahnya.

"Negara-negara yang telah menyatakan niat mereka untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem, yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, hanya membuat konflik semakin rumit dengan tindakan mereka," katanya.

Sumber: Anadolu

Baca juga: PBB: prajurit Turki tewas, momen paling mengkhawatirkan perang Suriah
Baca juga: PBB sebut Putra Mahkota Saudi tersangka pembunuhan Khashoggi
Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020