Digitalisasi bisa gugah efisiensi dan ketaatan warga bayar pajak

Digitalisasi bisa gugah efisiensi dan ketaatan warga bayar pajak

(Kiri atas) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari dalam sela-sela diskusi virtual Kolaborasi GoPay, Bapenda DKI Jakarta dan Bank DKI, Rabu (23/9/2020). (Tangkapan layar Zoom)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari berpendapat, digitalisasi pada sektor keuangan, khususnya dalam pembayaran pajak secara digital dan daring diharapkan bisa menggugah ketaatan masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

"Harapannya, dengan adanya kemudahan ini, bisa menjadi dorongan membayar pajak tepat waktu dan mudah, terutama di masa pandemi yang membatasi kontak fisik," kata Mohammad Tsani Annafari melalui diskusi virtual, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, realisasi penerimaan pajak yang pemerintah daerah dapatkan hingga Agustus masih berada di angka Rp19,2 triliun dari target Rp29 triliun.

Baca juga: DJP segera tunjuk sembilan perusahaan tambahan pungut pajak digital

Baca juga: Menkeu masih kaji usulan relaksasi pajak pembelian mobil nol persen


Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi penompang terbesar bagi pendapatan ini, disusul dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan kontribusi terbesar selanjutnya.

Melalui pembayaran digital untuk PBB dan retribusi yang kini bisa dilakukan melalui dompet digital, Tsani berharap masyarakat dengan kewajiban tersebut semakin terbiasa dan awam untuk membayar pajak tepat waktu, serta mendorong pendapatan dari PBB yang merupakan penompang kedua bagi DKI.

"Poin penting, kita dukung masyarakat untuk menjadi cashless society. Hal ini bukan hanya untuk penerimaan (pemda), namun juga efisiensi pelayanan dan penghematan kami," kata mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Efisiensi, lanjut Tsani, merupakan salah satu upaya Bapenda DKI Jakarta saat ini untuk menangani kendala yang diakibatkan pandemi COVID-19. Ia menjelaskan, saat ini ada penyesuaian anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan darurat seperti banjir dan kesehatan.

"Jadi, dengan adanya penerimaan (dari pajak dan retribusi), juga akan ikut membantu (menangani kebutuhan dan kendala di DKI)," imbuhnya.

Selain berkolaborasi dengan dompet digital, Tsani pun menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan kanal pembayaran lain seperti Bank DKI, hingga minimarket dan supermarket guna mempermudah masyarakat membayar pajak.

"Kita berlomba (menyediakan layanan pembayaran pajak) dan ini bagus, karena customer akan nyaman dan akan terus mengikuti. Dan tentu saja, dari teman-teman (kanal pembayaran) yang membantu dan penyedia layanan juga akan semakin baik ke depannya," pungkasnya.

Baca juga: Pajak mobil baru 0 persen dan strategi jitu dorong daya beli

Baca juga: PKB 0 persen tidak langsung menggerus pasar mobil bekas
Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2020