Organisasi pendidikan dorong model pendidikan partisipatif

Organisasi pendidikan dorong model pendidikan partisipatif

Anak didik di SD Negeri 1 Kulati Kabupaten Wakatobi melaksanakan proses belajar mengajar. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Jaringan Pendidikan Alternatif sebuah organisasi cair berisi para individu, komunitas dan penyelenggara pendidikan alternatif mendorong pemerintah dan masyarakat untuk terus mendukung model pendidikan partisipatif dan memerdekakan anak.

"Apapun terobosan untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan patut diapresiasi," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Alternatif Susilo Adinegoro melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menilai Program Organisasi Penggerak (POP) dan Program Guru Penggerak (PGP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi bagian dari inisiasi untuk menciptakan pendidikan yang selaras dan sesuai kebutuhan lingkungan dengan banyak ragam model yang ditawarkan kepada anak.

Pendiri Sanggar Anak Akar yang fokus mendidik anak jalanan dan korban gusuran ini menilai setidaknya terdapat tiga tujuan POP dan PGP sehingga masyarakat perlu memberi dukungan.

Pertama, program tersebut membuka ruang masyarakat terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercipta budaya pembelajaran partisipatif.

"Program ini dilandasi semangat gotong royong yang menempatkan pendidikan sebagai gerakan kebudayaan," kata Susilo.

Kedua, program tersebut memacu para guru menjadi pembelajar dan bertumbuh bersama. Ketiga, melalui organisasi penggerak atau guru penggerak diharapkan mampu mendapatkan perspektif baru tentang pendidikan.

Susilo menjelaskan ketiga tujuan itu dapat dicapai dengan syarat semua pihak yang terlibat berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Anak atau siswa harus ditempatkan sebagai subjek,
bukan lagi objek pendidikan.

Apalagi, siswa adalah individu otonom, unik dan pribadi yang merdeka. Pendidikan harus menjadi upaya memerdekakan siswa sehingga tumbuh menjadi manusia kritis, kreatif, mandiri, serta bertanggungjawab pada lingkungannya.

"Sebagai penggerak dituntut rendah hati. Ini syarat mutlak. Kendalanya tentu banyak. Saya membayangkan yang akan terjadi di lapangan kendalanya mengubah cara berpikir lama memasuki budaya baru," kata dia.

Menurut dia sebagai gerakan masyarakat yang difasilitasi pemerintah, berbagai program tersebut perlu dipikirkan mekanisme dan manajemennya sehingga dapat berkelanjutan.

Proses edukasi juga harus terus dilakukan demi mengurangi kesalahpahaman akibat masyarakat belum terbiasa dengan perubahan yang menyentak, tambahnya.

Baca juga: FSGI sarankan Kemendikbud tak gunakan slogan "Merdeka Belajar"

Baca juga: Program Guru Penggerak sudah disampaikan ke Presiden dan DPR


Program Organisasi Penggerak dan Guru Penggerak merupakan episode empat dan lima Kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbud. Pada kedua program ini, pemerintah melibatkan organisasi masyarakat dan para guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Untuk bisa terlibat, berbagai rangkaian seleksi ketat dilakukan. Belakangan Program Organisasi Penggerak menuai perdebatan setelah pemerintah mengumumkan para pemenangnya. Adapun Program Guru Penggerak saat ini masih dalam proses pendaftaran.

Menurut Susilo, konsep Merdeka Belajar yang digagas Ki Hadjar Dewantara sangat kontekstual dan perlu dijalankan pemerintah. Dalam konsep itu, tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan semua yang terlibat.

Pendidikan menjadi upaya terpadu yang disengaja untuk memerdekakan lahir dan batin manusia dan mampu menyatukan budi atau pikiran serta pekerti (tenaga) sehingga menciptakan harmonisasi individu dengan lingkungan sosialnya.

"Tidak mungkin anak merdeka jika orang dewasa, guru, legislator dan eksekutif belum merdeka cara berpikir dan bertindaknya," ujar dia.

Baca juga: KPK pantau Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Baca juga: Universitas Pancasila terbitkan tiga peraturan terkait Kampus Merdeka


 
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020