Komisi IV: Anggaran kecil picu pembalakan liar

Komisi IV: Anggaran kecil picu pembalakan liar

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan minimnya alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi di Tanah Air untuk sektor kehutanan dapat memicu pembalakan liar karena kurangnya pengawasan di lapangan.

"Contohnya di Lampung hutan lindung seluas itu, alokasi APBD cuman Rp14 miliar untuk Dinas Kehutanan," kata dia saat rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Rabu.

Akibatnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) saat ini sedang marak-maraknya menemukan orang yang mencuri kayu sonokeling. Bahkan, lokasi tersebut tidak jauh dari kota, salah satunya Kabupaten Pesawaran di kawasan hutan lindung.

"Itu masih banyak sekali, hari ini ditangkap pekan depan ada lagi yang maling," katanya.

Baca juga: Pemerintah anggarkan rehabilitasi hutan dan lahan Rp2,7 triliun

Baca juga: Karhutla Riau habiskan anggaran BNPB Rp468 miliar


Bahkan, lebih miris lagi, di Lampung anggaran untuk sektor pertanian tidak sampai Rp10 miliar. Ia menilai jika hanya mengandalkan pemerintah daerah maka upaya penanganan masalah tersebut akan sulit diatasi.

Melihat kondisi di Provinsi Lampung tersebut, Sudin meminta setiap anggota Komisi IV DPR melaporkan dan memberikan informasi kepada kementerian terkait perihal alokasi APBD untuk dinas kehutanan.

Ia menambahkan jika melihat peta jalan atau roadmap yang disusun oleh KLHK untuk penanganan masalah lingkungan hidup dinilai sudah cukup baik, hanya saja praktik atau pelaksanaan di lapangan tidak segampang itu.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan biasanya daerah-daerah yang memiliki luas hutan produksi cukup besar, maka alokasi APBD juga banyak sebagai contoh Sumatera Selatan.

"Alokasi APBD untuk Sumatera Selatan itu sebesar Rp37 miliar," kata dia.

Selain itu, Siti mengatakan sebetulnya APBN bisa didekonsentrasikan. Artinya, KLHK mulai menstimulus pemerintah provinsi dengan dana yang dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

"Pilihan yang lain ialah Dana Alokasi Khusus, itu sebetulnya juga menolong karena rata-rata tiap tahun kita mendapatkan Rp500 miliar, tetapi kelihatannya kita belum terlibat," katanya.*

Baca juga: Mantan Kepala BPBD didakwa selewengkan anggaran penanggulangan kebakaran hutan

Baca juga: Ratusan hektar kawasan hutan di Minahasa Tenggara direboisasi
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020