KPK panggil Direktur Keuangan PT MIT sebagai saksi kasus Nurhadi

KPK panggil Direktur Keuangan PT MIT sebagai saksi kasus Nurhadi

Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pras.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Direktur Keuangan PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Handoko Wijoyo dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi/bekas Sekretaris MA)," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni petugas keamanan Tejo Waluyo untuk tersangka Nurhadi dan notaris Mohamad Abror untuk tersangka Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto (HSO).

Baca juga: KPK panggil tiga saksi penyidikan kasus suap dan gratifikasi Nurhadi
Baca juga: KPK gali keterangan dua saksi aliran uang dari Nurhadi dan menantunya
Baca juga: Saksi dikonfirmasi survei kebun sawit yang dibeli tersangka Nurhadi


KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus tersebut pada 16 Desember 2019. Selain Nurhadi dan Hiendra, Rezky Herbiyono (RHE), swasta atau menantu Nurhadi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga tersangka tersebut telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020. Untuk tersangka Nurhadi dan Rezky telah ditangkap tim KPK di salah satu rumah di Simprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6), sedangkan tersangka Hiendra masih menjadi buronan.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun penerimaan suap tersebut terkait pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan kasus Nurhadi tersebut ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020