Pertama, fase tanggap bencana atau induksi. Kedua pemulihan ekonomi, dan ketiga penumbuhan ekonomiJakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerapkan tiga fase atau tahapan untuk memulihkan sektor koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM sebagai sumber pembiayaan bagi KUMKM.
Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan ada fase atau tahapan yang akan disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM dalam mengatasi masalah permodalan, khususnya untuk koperasi dan UMKM (KUMKM) mitra LPDB-KUMKM.
“Pertama, fase tanggap bencana atau induksi. Kedua pemulihan ekonomi, dan ketiga penumbuhan ekonomi,” katanya.
Dalam fase induksi seluruh aktivitas ekonomi terhambat akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka langkah yang diambil adalah memberikan restrukturisasi pinjaman kepada mitra LPDB-KUMKM maksimal selama 12 bulan terhadap mitra yang kondisinya lancar dan kurang lancar untuk memastikan menjaga likuiditas koperasi khususnya yang bergerak di sektor simpan pinjam.
“Diharapkan dengan adanya program restrukturisasi yang telah dilakukan LPDB-KUMKM, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat juga melakukan penangguhan pembayaran pokok dan bunga kepada anggota, dan bagi UKM yang ditetapkan dalam program ini juga dapat melakukan inovasi terhadap kebutuhan tertentu yang meningkat selama pandemi,” kata Teten.
Kedua, pada fase pemulihan ekonomi, pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk pinjaman kepada sektor usaha simpan pinjam, dengan bunga 3 persen menurun, atau sekitar 1,5 persen flat pertahun.
Dana tersebut disiapkan dengan sasaran target penerima sebanyak 266 koperasi untuk dapat memberikan pinjaman murah kepada 4,8 juta UMKM anggota koperasinya.
“Harapannya, dengan adanya program ini pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan seluruh pelaku KUMKM dapat segera pulih mengikuti perkembangan normal baru,” katanya.
Ketiga, fase penumbahan ekonomi, pihaknya sedang melakukan persiapan pengharmonisasian peraturan tentang LPDB-KUMKM untuk merelaksasi kriteria dan persyaratan penyaluran pinjaman/pembiayaan.
Di antaranya fokus sasaran LPDB-KUMKM khusus kepada KUMKM strategis prioritas pemerintah, pemangkasan persyaratan, kemudahan persyaratan, serta penugasan untuk melakukan kerja sama dengan inkubator wirausaha dan pendampingan bagi startup, wirausaha pemula, dan KUMKM.
Dengan adanya LPDB-KUMKM yang baru ke depan, diharapkan seluruh KUMKM yang layak dapat lebih mudah mengakses pinjaman dana bergulir dan lebih murah yang juga sebagai upaya meningkatkan daya saing pelaku KUMKM.
Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan fase pertama sudah diaplikasikan di lapangan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendatangi Koperasi Pasar (Koppas) Kranggan di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/6).
Kunjungan kerja ke Koppas Kranggan tersebut juga merupakan rangkaian acara dalam rangka menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-73, yang sebelumnya diawali dengan mengunjungi mitra Koppas Cempaka Putih di Jakarta Pusat.
Koppas Kranggan telah mendapat pinjaman dana bergulir yang merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 3 kali sejak 2011 hingga 2020, dengan total plafon pinjaman sebesar Rp30 miliar.
Koperasi yang memiliki 32.000 anggota dengan 6 kantor cabang dan 4 unit usaha di Bekasi ini diberikan penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga dengan jangka waktu 12 bulan ke depan.
“Harapannya, peran dan kontribusi Koppas Kranggan dapat terus ditingkatkan meskipun dalam kondisi pandemi agar pelayanan dan keberhasilan Koppas Kranggan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama para anggotanya,” kata Teten.
Baca juga: Teten Masduki ingin UMKM naik kelas, mengembangkan usaha mereka
Baca juga: Kemenkop dorong UMKM terlibat dalam proyek pengadaan barang/jasa
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
