Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat memperhatikan pondok pesantren selama pandemi COVID-19.

"Saya mendapat laporan bahwa sejumlah pondok pesantren di Surabaya tidak mendapat perhatian dari pemkot. Ada dua pesantren di Sidosermo dapat 100 sembako tetapi itu bukan dari pemkot," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB Laila Mufidah di Surabaya, Jumat.

Dua pondok pesantren (ponpes) di Sidosermo tersebut adalah Ponpes An Najiyah yang memiliki 125 santri dan Ponpes Hikmatun Najiyah yang memiliki 80 santri.

Baca juga: Anggota DPRD Jatim dorong Pemprov terapkan normal baru di ponpes

Tidak hanya itu, lanjut dia, ada juga Ponpes An Nuriyah di kawasan Wonocolo yang 400 santri. Hampir sebagian besar santri di pondok tersebut mayoritas adalah mahasiswa.

"Saya barusan mendapat kabar dari pengasuh pondok pesantren di Wonocolo, ada 15 santri mahasiswa tidak berani pulang kampung takut tidak bisa balik lagi ke Surabaya," katanya.

Menurut dia, agar tidak ada klaster baru penularan COVID-19 di Surabaya, pesantren harus diperhatikan. Selain itu, orang tua santri tidak khawatir jika nantinya anak-anaknya kembali ke pesantren.

Adapun bentuk perhatian yang mestinya diberikan pemerintah, menurut dia, selain sembako, bantuan masker, tempat mencuci tangan, alat pendeteksi suhu badan, cairan permbersih tangan, dan lainnya.

Hal sama juga dikatakan Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Minun Latif.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mendorong Pemkot Surabaya memperhatikan pondok pesantren selama pandemi COVID-19.

Baca juga: Polda Sumsel bangun sinergitas dengan pengelola ponpes

Baca juga: IIFPG DPR beri bantuan bagi ponpes di tengah pandemi COVID-19


"Di dalam pondok pesantren itu ada para kiai dan ratusan bahkan ribuan santri. Mereka semua tentunya sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah kota," katanya.

Menurut dia, selama ini belum ada pondok pesantren yang mendapatkan bantuan secara langsung dari Pemkot Surabaya.

"Kami berharap ini menjadi perhatian dari pemkot untuk ke depannya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Linmas Surabaya Irvan Widyanto belum bisa dikonfirmasi terkait dengan hal itu.

Ketika dihubungi melalui ponselnya, belum ada respons.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020