Presiden minta masyarakat sulap perhutanan sosial lebih produktif

Presiden minta masyarakat sulap perhutanan sosial lebih produktif

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan seusai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat (21/2/2020).ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp/pri.

Pekanbaru (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Provinsi Riau yang menerima surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial agar dapat menjadikan lahan berupa hutan desa dan hutan kemasyarakatan tersebut lebih produktif untuk meningkatkan ekonomi.

"Saya minta tanah-tanah lahan yang diberikan jadi produktif dengan ditanami singkong, aren, wisata, sumber air. Silahkan," kata Presiden kepada para penerima SK Perhutanan Sosial di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak, Riau, Jumat.

Namun, Presiden mengingatkan jika lahan yang diberikan tersebut tidak digarap dan terbiar, maka pemerintah tidak akan sungkan mencabut dan mengambil kembali lahan tersebut. "Jika tidak produktif akan saya minta kembali," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menyerahkan 41 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan serta dua Hutan Adat kepada 20.890 kepala keluarga di sembilan kabupaten di Riau, diantaranya Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, Meranti, Kuansing, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Kabupaten Siak.

Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 73.670 ha SK Perhutanan Sosial di Riau
Baca juga: Jateng ajak masyarakat kelola hutan melalui Program Perhutanan Sosial

Jokowi mengatakan secara nasional terdapat empat juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah dibagikan kepada masyarakat. Jokowi memastikan jika para penerima SK tersebut merupakan masyarakat kecil.

"Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Di seluruh Indonesia ada 12,7 juta hektare untuk rakyat, sekarang sudah dibagikan 4 juta ha lebih," ujarnya.

Disela-sela penyerahan SK, Presiden Jokowi juga sempat memberikan tiga unit sepeda kepada masyarakat.

Baca juga: Untuk kesejahteraan, pengelola perhutanan sosial diminta profesional
Baca juga: Menkop UKM dan Menteri BUMN bahas pemanfaatan perhutanan sosial

Sementara itu dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan hingga Februari 2020 pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial mencapai seluas luas 4,062 juta hektare (ha) atau 6.464 SK bagi 821.371  kepala keluarga.

Sedangkan untuk pengakuan dan penetapan hutan adat seluas 35.150 ha yang tersebar dalam 65 masyarakat hukum adat dengan 36.438 KK dan indikatif hutan adat seluas 915.004 ha di 22 provinsi dan 48 kabupaten.

"Untuk hutan sosial yang sudah ada di Riau sebanyak 108 ribu Ha dari potensi 1,05 juta ha. Pada periode 2020-2024, untuk seluruh Indonesia seluas 4 juta ha, dan kami akan tetap bekerja keras memenuhi target seluas 12,7 juta ha," kata Siti Nurbaya.

Baca juga: DPR dorong Perum Perhutani dan Inhutani tingkatkan kinerja
Baca juga: Teten sarankan pengelola hutan sosial berkoperasi

Masyarakat yang telah mendapatkan izin diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Saat ini sudah terbentuk sebanyak 6.940 KUPS dengan kelas pemula sebanyak 4521 KUPS, kelas lanjut sebanyak 1.937 KUPS, kelas maju sebanyak 435 KUPS dan kelas mandiri sebanyak 47 KUPS.

Usai melaksanakan kunjungan kerja di Pekanbaru, Presiden Jokowi melanjutkan penerbangan ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Jokowi yang tiba pada Kamis kemarin melaksanakan serangkaian kunjungan kerja dimulai dari mengunjungi salah satu MTsN di Pekanbaru, meresmikan pabrik rayon PT APR, meninjau pembangunan tol Pekanbaru Dumai dan menyerahkan SK perhutanan sosial.

Baca juga: Menteri LHK sebut hutan sosial modal optimisme bangsa
Baca juga: Menkop dan UKM sebut produk hutan sosial bisa jadi komoditas unggulan
Baca juga: Menteri LHK: Pemanfaatan gambut untuk hutan sosial harus hati-hati

Pewarta : Anggi Romadhoni
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020