"Kalau polisi memukul pedemo itu bukan pelanggaran. Orang itu juga menganiaya polisi banyak, enggak? Demo 22 Mei itu 200 polisi luka-luka, ada yang patah, ada yang ininya (menunjuk bahu) lepas. 'Kan sama saja," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Mahfud meminta masyarakat melihat duduk perkara yang terjadi saat itu secara objektif, apalagi peristiwa sewaktu demo berlangsung yang dilakukan polisi terjadi bukan terstruktur dan sistematis (terencana).
Hal itu berbeda ketika yang terjadi dahulu pada masa Orde Baru. Saat itu, menurut dia, tentara memiliki daerah operasi militer (DOM) yang resmi dan ada perintahnya, sedangkan yang terjadi pada tanggal 22 Mei itu justru perintahnya melarang tindakan represif.
Baca juga: Kompolnas dinilai pasif meski penanganan demo timbulkan korban lagi
Baca juga: Hakim jatuhkan vonis tiga bulan terdakwa pembawa ambulans 21-22 Mei
Baca juga: Kapolri: Demo rusuh mirip kerusuhan 21-22 Mei "Kalau dahulu zaman Orde Baru 'kan banyak itu, sekarang masih tersisa 12 yang belum selesai. Zaman Reformasi sejak 1998 'kan enggak ada, coba ada enggak?" kata Mahfud.
Dalam peringatan HAM pada hari Selasa, Mahfud mengajak semua pihak untuk objektif, dan melihat hak asasi manusia dalam perspektif hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).
Maksud ekosob, menurut Mahfud, adalah perjuangan hak asasi bagi pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. "Jangan melihat hak asasi itu tindakan sepihak, jangan. Sekarang kita ratakan semua, yang namanya hak asasi itu ekosob," kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
