Jadi Menko PMK, Muhadjir fokus lapangan kerja dan manajemen talenta

Jadi Menko PMK, Muhadjir fokus lapangan kerja dan manajemen talenta

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

Jakarta (ANTARA) - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi mengatakan ada dua tugas yang ditekankan Presiden Joko Widodo kepadanya, yakni pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dan pengembangan manajemen talenta.

"Tadi presiden tekankan ada dua, yakni penyediaan lapangan kerja harus sesuai dengan keahlian anak-anak kita. Kedua manajemen talenta," kata Muhadjir usai dilantik Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Sedangkan terkait manajemen talenta, kata mantan Mendikbud dan Rektor UMM ini, pihaknya akan mendata daftar-daftar talenta tanah air.

"Kita akan data dan inventarisir talenta hebat dari anak Indonesia kemudian akan kita optimalkan, yang dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa," kata Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah siapkan Rp10 triliun untuk 2 juta penerima Kartu Pra Kerja
Baca juga: Kemnaker :Pengangguran Terbuka 2024 diproyeksikan turun jadi 6,56 juta


Muhadjir Effendy dipercaya untuk kedua kali sebagai menteri dalam jajaran pemerintahan periode kedua Joko Widodo, dengan posisi baru sebagai Menko PMK menggantikan Puan Maharani yang kini menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sejak pertengahan 2016, menggantikan Mendikbud sebelumnya Anies Baswedan.

Selama menjabat sebagai Mendikbud, boleh dibilang Muhadjir menjadi sosok yang berbeda dengan pejabat lainnya. Muhadjir berani mengambil kebijakan yang tidak populer dan menuai kontroversi banyak kalangan.

Meskipun bisa dikatakan, kebijakan yang diambilnya merupakan solusi dari permasalahan pendidikan. Contohnya sistem zonasi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. Awalnya dimulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemudian merambat ke distribusi guru dan peningkatan kompetensi guru.

Saat itu, meski dihajar habis-habisan oleh banyak pihak terkait PPDB berbasis zonasi, tapi nyatanya Muhadjir tetap lanjut. Ia berhasil menghilangkan stigma sekolah favorit dan nonfavorit.

Baca juga: Akademisi nyatakan perlu ada reformasi birokrasi bidang pendidikan
Baca juga: KPAI: Sistem Zonasi tingkatkan kesehatan anak-anak

 
Pewarta : Joko Susilo
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019