Tentu kami setujui permohonan penjadwalan ulang pengembalian pinjaman mereka, yang penting usaha mereka bisa berjalan kembali dengan lancar
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) setuju memberikan insentif khusus berupa penjadwalan ulang (reschedule) pengembalian pinjaman dana bergulir koperasi korban erupsi Gunung Agung di Bali.

LPDB KUMKM memantau adanya bencana sehingga membuat kebijakan secara khusus dengan memberi mereka insentif khusus.

"Tentu kami setujui permohonan penjadwalan ulang pengembalian pinjaman mereka, yang penting usaha mereka bisa berjalan kembali dengan lancar,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo usai penandatangan akad penjadwalan ulang pinjaman dana bergulir di Denpasar Bali, Minggu.

Baca juga: LPDB pindahkan satgas pengawasan dana bergulir dari Bali

Pada kesempatan itu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bali Kencana Utama (BKU), salah satu koperasi korban erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu, diberikan insentif penjadwalan ulang sehingga pengembalian sisa pinjamannya sebesar Rp180 juta diperpanjang hingga 2 tahun ke depan.

Keputusan penjadwalan ulang itu ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak di hadapan notaris, Ida Bagus Agung Sidi Mantra.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin.

Selain itu hadir pula Ketua KSP BKU I Wayan Sudira, Bendahara I Kadek Eka Putra dan Sekretaris Ida Ayu Rai Astuti.

Baca juga: LPDB tawarkan dana bergulir Rp100 miliar untuk UMKM di Provinsi Aceh

Braman mengatakan alasan pihaknya menyetujui permohonan penjadwalan ulang KSP BKU karena koperasi tersebut mengalami ketidakmampuan mengembalikan pinjaman akibat terdampak bencana erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu.

Anggota KSP BKU merupakan mayoritas petani salak, industri dan perajin batu tabas yang tinggal di Kabupaten Karangasem, Bali, salah satu wilayah yang dekat dengan Gunung Agung.

“Ini yang saya harapkan koperasi itu kalau memang kondisinya sudah setengah macet, itu segera melapor. Itu akan kita respons untuk mereschedule. Yang tidak kami toleransi adalah penyalahgunaan kewenangan dari pengurus koperasi itu. Tentu itu menjadi perhatian kami nanti kami serahkan kepada aparat penegak hukum atau yang tidak kooperatif. Saya kira ini bagus ini sebagai model saja,” ujar Braman.

KSP BKU merupakan mitra berulang LPDB yang sudah mengajukan pinjaman dana bergulir sebanyak dua kali. Pada tahap pertama plafon pinjaman sekitar Rp200 juta yang sudah lunas dibayar.

Baca juga: Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM target salurkan Rp1,5 triliun

Sedangkan pada pinjaman kedua total plafon mencapai Rp2 miliar. Akibat bencana erupsi Gunung Agung, anggota KSP BKU kesulitan mengembalikan pinjaman hingga berdampak pada pengembalian pinjaman dana bergulir kepada LPDB.

Dalam akad pinjaman sebelumnya disebutkan bahwa KSP BKU harus melunasi pinjaman dana bergulir hingga masa waktu 3 yang jatuh tempo pada 2017.

Namun tertunda hingga menyisakan tunggakan pembayaran sebesar Rp180 juta. Dalam periode waktu 2017-2019 pihak KSP BKU hanya mampu mengembalikan pinjaman sebesar Rp10 juta setiap bulan.

“Kalau mau mengajukan lagi kami minta untuk melunasi dulu, tapi mereka punya kebijakan lain, ya kami ikuti saja. Kalau repiter ada kebijakan dari kami kalau lancar mereka bisa mengajukan lagi dan kami akan prioritaskan,” kata Braman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSP Bali Kencana Utama I Wayan Sudira mengungkapkan bahwa kemampuan anggota membayar pinjaman menurun drastis akibat dari bencana erupsi Gunung Agung.

"Total pinjaman kami ke LPDB KUMKM sebesar Rp2 miliar pada 2014, tinggal sisa Rp180 juta saja. Sisa itu yang kami ajukan reschedulling pembayaran ke LPDB selama 24 bulan,” ucap Wayan.

Wayan mengakui, dengan posisi Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yang dekat dengan sumber bencana (Gunung Agung), berpengaruh terhadap tingkat produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan para anggotanya.

Baca juga: LPDB sebut perlu lembaga perantara untuk salurkan dana ke UMKM

"Anggota koperasi kami mayoritas adalah petani salak di Karangasem. Tapi, tak sedikit juga merupakan perajin. Yang tadinya memiliki kemampuan membayar cicilan sebesar Rp1 juta, menjadi hanya Rp200 ribu saja,” ungkap Wayan.

Tentu saja, lanjut Wayan, kondisi para anggota itu juga turut mempengaruhi kemampuan KSP Bali Kencana Utama dalam menunaikan kewajibannya kepada LPDB KUMKM.

“Memang, kami diberi opsi untuk melunasi kemudian bisa meminjam lagi. Tapi, kami lebih nyaman dengan reschedule pinjaman, agar kami bisa mengembalikan pinjaman dana bergulir tepat waktu, tanpa ada beban tambahan lain,” pungkas Wayan.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019