Pengamat: DPR miliki kepentingan bersama di balik pengesahan UU KPK

Pengamat: DPR miliki kepentingan bersama di balik pengesahan UU KPK

Menkumham Yasonna Laoly (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (ketiga kanan), disaksikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Utut Adianto (kiri) usai menyampaikan pandangan akhir pemerintah terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai terdapat kepentingan bersama antara sesama anggota DPR dibalik pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dalam sudut pandang komunikasi politik, mereka punya kepentingan politik yang sama dalam konteks pengesahan revisi UU KPK ini," ujar Emrus saat dihubungi, Selasa.

Baca juga: Pegawai dan aktivis antikorupsi lakukan aksi simbolik "pemakaman" KPK

Baca juga: Poin-poin penting pada revisi UU KPK

Baca juga: Pimpinan: Pengesahan revisi UU KPK lumpuhkan penindakan KPK


Menurut dia, adanya kesamaan kepentingan itu terlihat dari proses pembahasan hingga pengesahan RUU KPK yang cepat, yakni kurang dari satu bulan, sejak diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR pada 5 September lalu.

Dia mengatakan hal tersebut mengindikasikan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh para wakil rakyat sesuai dengan kepentingan yang telah disepakati.

"Kalau kepentingan mereka bertemu, sama, maka mereka akan saling mengingatkan tentang kalau ada pasal-pasal yang boleh jadi mengganggu kepentingannya. Jadi mereka saling mengingatkan, saling mendukung, saling mengoreksi dalam pengertian mewujudkan kepentingan bersama itu," kata dia.

"Tapi kalau kepentingannya berseberangan, satu tahun pun tidak akan selesai pembahasannya," sambung dia.

Baca juga: Mantan pimpinan KPK: Sebaiknya revisi UU KPK ditunda

Baca juga: Antasari sesalkan sikap pimpinan KPK

Baca juga: Capim KPK Firli klarifikasi terkait pertemuan dengan TGB


Namun demikian, pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu enggan untuk berandai-andai tentang kepentingan bersama yang dimaksud.

Dia mengatakan kepentingan politik yang dituju oleh para anggota legislatif tersebut akan mengarah kepada dua hal, yakni untuk menguatkan atau melemahkan KPK.

DPR dapat dikatakan memperkuat KPK apabila dalam undang-undang yang disahkan memposisikan komisi anti rasuah itu sebagai lembaga yang independen, netral dan berbasis kepada undang-undang positif, sehingga para pimpinan dan pegawainya bisa bekerja secara profesional.

"Jadi ukuran memperkuat itu adalah profesional. Ukuran profesional apa? Berbasis kepada undang-undang positif dan di undang-undang itu tertera bahwa KPK secara institusi independen dan netral," kata dia.
Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019