KBNU Jakarta Utara berencana datangi KPK tanyakan laporannya

KBNU Jakarta Utara berencana datangi KPK tanyakan laporannya

Arsip Personel Polri berdiri di lokasi pembangunan dermaga pier 2 di Pelabuhan Marunda oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (31/8/2019). PT Karya Citra Nusantara (KCN) menyatakan terus melanjutkan penyelesaian pembangunan dermaga (pier) 2 dan 3 Pelabuhan Marunda yang merupakan Proyek Strategis Nasional meskipun terhambat setelah adanya sengketa hukum antara KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan ditargetkan rampung pada 2023. (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Keluarga Besar Nahdatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara, Wahyudin mengaku akan kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan laporannya terkait kasus dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

"Kita akan ke sana (KPK) lagi. Kita kajian dulu dengan tim terkait teknisnya seperti apa," ujar Wahyuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Baca juga: PT KCN bantah renegosiasi Pelabuhan Marunda karena audit BPK

Baca juga: KCN tegaskan pembuktian tidak ada perampasan aset KBN

Baca juga: MAKI minta KPK menindaklanjuti setiap laporan korupsi oleh masyarakat

Baca juga: F-Maki klaim ada yang lindungi Dirut KBN dalam sengketa Marunda


Dia mengatakan ada 20 kasus dugaan korupsi di KBN yang sudah dilaporkan KBNU ke KPK, namun laporannya tidak di dalami.

Dia mengaku telah menyertakan sejumlah bukti dugaan korupsi di KBN sudah diserahkan ke KPK.

Wahyudin mengungkapkan sejak menyerahkan berkas laporan ke KPK sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas laporannya.

"Tapi kami tidak akan membiarkan kasus ini mengendap. KBNU akan datang lagi KPK. Tolong KPK serius karena hal-hal seperti itu merugikan (keuangan negara)," pinta dia.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta KPK progresif dan profesional menangani sejumlah kasus termasuk dugaan korupsi yang terjadi di KBN.

Dia menegaskan banyak catatan yang harus dibenahi KPK, meski lembaga antirasuah ini sudah menjalankan tugasnya secara profesional untuk menuntaskan sejumlah dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.

"Sejauh ini banyak catatan KPK seperti yang disampaikan oleh DPR. Itu yang harus dibenahi," kata Lucius.

Namun, Lucius merasa pesimis akan masa depan pemberantasan korupsi karena dari seleksi capim KPK, dari komposisi Capim KPK yang sudah dinyatakan lulus, dinilai tidak memiliki integritas yang cukup.

"Makanya kita minta seleksi KPK ini tidak dilakukan main-main karena kita inginkan banyak kasus yang dibongkar KPK. Tapi kalau KPK sejak awal bermasalah apa harapan kita lagi ke depannya," katanya.
Pewarta : Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019