KPK dorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah korupsi

KPK dorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah korupsi

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat (30/8/2019). (Humas Unej)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus korupsi dengan meningkatkan kesadaran tentang anti korupsi dan segera melaporkan kepada KPK apabila mengetahui terjadinya korupsi.

KPK menggelar diskusi publik bertema
Komunitas dan Masyarakat Sipil Jember Menolak Korupsi yang digelar di Pendapa Wahyawaibawagraha Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

Diskusi menghadirkan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, pemerhati Clean Government yang juga Programme Officer Migrant Care Bambang Teguh Karyanto dan penyuluh anti korupsi Jember Muhammad Zainuri

KPK ingin mengajak masyarakat sipil untuk tidak melakukan korupsi yang dimulai dengan hal-hal yang kecil. "Bagi KPK lebih baik melakukan pencegahan korupsi, daripada melakukan penindakan," kata Giri Suprapdiono.

Baca juga: KPK sapa warga Jember untuk dorong perilaku antikorupsi
Baca juga: Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi" tiba di Badung
Baca juga: Rekam Jelajah "Roadshow Bus KPK" setelah tiga hari terlaksana


Menurut dia, banyak pejabat negara yang melakukan korupsi, meskipun sudah memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Kadang tahu bahwa yang dilakukannya adalah melanggar hukum seperti kasus gratifikasi yang menimpa mantan Kepala SKK Migas.

Seorang kepala daerah juga bisa melakukan korupsi melalui beberapa hal di antaranya mutasi pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta penerbitan perizinan. "Masyarakat juga harus mengawasi itu dan kalau mengetahui silakan laporkan ke KPK," tuturnya.

Ia menjelaskan masyarakat bisa mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transparansi karena dengan tata kelola pemerintahan yang transparan akan mengurangi potensi korupsi di daerah.

Sedangkan Bambang Teguh Karyanto mengatakan masyarakat harus mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dan transparan sehingga masyarakat bisa dilibatkan dan berkontribusi dalam persoalan tersebut.

"Agar pemberantasan korupsi efektif, diperlukan pemberian ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan dana publik," katanya.

Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi di Kabupaten Jember selama 30 Agustus hingga 1 September 2019 menggelar berbagai kegiatan.

Antara lain sosialisasi anti korupsi kepada pelajar, pembekalan anti korupsi kepada anggota dewan, kuliah umum anti korupsi kepada mahasiswa, pameran anti korupsi, diskusi publik dan sebagainya.
Pewarta : Zumrotun Solichah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019