Bandung (ANTARA) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan perusahaan induk atau holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sanggabuana, mengalami penambahan pasal yang signifikan dari rancangan awal guna memperkuat aspek pengawasan serta operasional.

Pansus XVIII DPRD Jawa Barat memutuskan untuk menambah 16 pasal baru, sehingga total batang tubuh regulasi tersebut membengkak dari 25 pasal menjadi 41 pasal.

Ketua Pansus XVIII, Muhammad Romli, dalam siaran persnya, Rabu, menjelaskan bahwa perluasan materi ini lahir dari evaluasi mendalam bersama pihak eksekutif daerah serta para tenaga ahli. 

"Kebijakan ini ditempuh agar kehadiran PT Sanggabuana kelak tidak sekadar menjadi tambahan struktur birokrasi baru, melainkan instrumen efektif dalam membina entitas bisnis milik daerah," ujar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Dalam skema konsolidasi yang dirancang, PT Sanggabuana diproyeksikan menaungi 36 dari total 37 BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Hanya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang diputuskan keluar dari payung holding karena dinilai telah mandiri secara finansial dan konsisten menyetor dividen secara optimal," ujar Romli, Rabu, 4 November 2026.

Romli mengungkapkan bahwa pendirian holding bertujuan untuk merapikan ekosistem bisnis daerah yang saat ini kondisinya bervariasi, mulai dari perusahaan yang sehat, kurang sehat, hingga yang mengalami kemunduran. Menurut dia, portofolio BUMD pemprov mencakup spektrum luas, mulai dari kategori mapan, setengah sehat, hingga unit yang memerlukan intervensi penyehatan intensif. 

"Melalui wadah holding ini, PT Sanggabuana diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan korporasi secara menyeluruh untuk mendongkrak kontribusi terhadap pendapatan asli daerah," katanya.

Lebih lanjut, kata Romli, pansus menemukan sejumlah celah regulasi pada draf awal yang belum mengatur mekanisme pengawasan dan penyehatan secara terperinci. "Penambahan pasal ini mencakup tata kelola investasi, prosedur penyehatan korporasi bermasalah, hingga instrumen pengawasan yang ketat agar perusahaan induk memiliki landasan hukum yang kuat," ujarnya.

Terkait wacana penyertaan modal awal senilai Rp500 miliar, Romli menyatakan bahwa kebijakan itu masih perlu kajian komprehensif. Soalnya, pembentukan badan hukum dan suntikan modal diatur dalam koridor regulasi terpisah sehingga pansus dan pemda harus mencermati kemampuan fiskal daerah dengan cermat. 

"Kebijakan pemisahan regulasi antara pendirian badan hukum dan penyuntikan dana segar ini diberlakukan demi menjamin transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan publik. Dengan demikian, suntikan modal tahap berikutnya wajib melalui koridor perda tersendiri yang disesuaikan dengan kapasitas riil APBD," ucapnya.

Apabila Pemprov Jabar berencana menggelontorkan anggaran secepatnya, maka proses legislasi Ranperda itu semestinya tuntas sebelum pengesahan APBD Murni 2027. "Namun, kami mengingatkan agar agenda pembentukan holding tidak dipaksakan demi mengejar target anggaran semata, terutama di tengah tekanan fiskal pascakoreksi APBD 2026," kata Romli.

Romli mewanti-wanti, kehati-hatian fiskal dan kejelasan cetak biru bisnis, tetap menjadi prioritas utama dalam eksekusi kebijakan tersebut. Kendati tenggat waktu penganggaran menjadi salah satu pertimbangan krusial, DPRD menegaskan bahwa aspek substansi dan kematangan perencanaan bisnis, jauh lebih utama. 

"Menjaga keseimbangan antara akselerasi pemulihan BUMD dan kesehatan fiskal daerah, menjadi kunci agar korporasi holding benar-benar berdaya saing," ujar Romli. 



Pewarta: Satrya Graha
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026