Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan infrastruktur atau sarana pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemerintah dan barang bersubsidi kepada masyarakat, bukan toko ritel modern seperti minimarket.
“Digarisbawahi bahwa KDKMP ini bukan ritel. Ini bukan toko ritel seperti minimarket, bukan. Ini adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemerintah dan barang-barang bersubsidi. Dan ini langkah awal, tentunya kami akan terus mengevaluasi,” katanya saat meninjau KDKMP di Desa Cangkuang Wetan, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Bima mengatakan peninjauan dilakukan secara serentak oleh para menteri dan wakil menteri di berbagai daerah, dengan total 107 titik KDKMP yang dikunjungi untuk memastikan operasional program berjalan lancar.
Menurut dia, kelancaran operasional KDKMP membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, pengurus koperasi, dan manajer, serta dukungan badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyediaan kebutuhan masyarakat.
“Hari ini, 107 titik dikunjungi oleh para menteri dan wamen. Kita pastikan KDKMP berjalan dengan lancar dengan dukungan semua pihak. Kuncinya di sini adalah kolaborasi antara Kepala Desa, kemudian dengan ketua koperasi dan juga manajernya,” ujar Bima.
Ia mengapresiasi dukungan PT PLN (Persero), Perum Bulog, dan PT Pertamina (Persero) yang telah berkolaborasi menyediakan layanan kelistrikan, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta LPG bersubsidi melalui KDKMP.
Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) M. Fahrur Rozy mengatakan seluruh 107 lokasi KDKMP yang ditinjau telah dapat melayani pembelian token listrik dan pembayaran rekening listrik bagi masyarakat.
“Untuk PLN sendiri, KDKMP yang berada di seluruh lokasi, dari 107 lokasi sesuai yang disampaikan oleh Pak Wamen, saat ini di seluruh 107 lokasi tersebut sudah dapat melakukan pembelian token listrik. Jadi, warga kalau ingin membeli token listrik, membayar rekening listrik bisa dilakukan di KDKMP,” kata Fahrur.
Sementara itu, perwakilan PT Pertamina (Persero) Aris Irmi mengatakan melalui Pertamina Patra Niaga, pihaknya mendukung KDKMP sebagai salah satu saluran penjualan LPG bersubsidi dengan harga Rp16.000 per tabung ukuran tiga kilogram.
Bima mengakui pelaksanaan KDKMP masih memerlukan evaluasi, terutama untuk menyesuaikan ketersediaan barang dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, seperti pasokan LPG dan obat-obatan.
“Seperti tadi di beberapa titik ada yang mengusulkan, 'Pak Wamen, kurang gasnya, Pak Wamen, obatnya ditambah'. Nanti pasti kita akan evaluasi untuk kembali memperbaiki untuk suplainya,” imbuhnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendagri tegaskan konsep KDKMP sebagai sarana penyaluran bantuan
Pewarta: Ilham NugrahaEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.