Bandung (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri memberikan sejumlah catatan krusial yang wajib dipenuhi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum merealisasikan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. 

Salah satunya, Kemendagri mengingatkan agar integrasi dalam penyederhaan 14 OPD tersebut tetap menjamin kelancaran fungsi pelayanan.  

Ketua Pansus XX DPRD Jabar, Edi Askari dalam siaran persnya, Kamis, mengungkapkan bahwa Kemendagri meminta Pemprov Jabar mempertajam penataan tugas, kedudukan, serta tata kerja instansi baru.

Pemerintah daerah diinstruksikan segera merampungkan penyusunan Analisis Jabatan serta Analisis Beban Kerja bagi seluruh perangkat daerah hasil penggabungan.

"Pada prinsipnya persyaratan teknis penggabungan OPD telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun Kemendagri memberi catatan penting terkait penajaman uraian tugas dan penyusunan Anjab-ABK (analisis jabatan-analisis beban kerja," ujar Edi Askari.

Catatan dan arahan teknis tersebut diterima Pansus XX DPRD Jawa Barat saat menggelar konsultasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Konsultasi ini dilakukan untuk memastikan rancangan penataan kelembagaan daerah memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, Kemendagri memberikan arahan khusus terkait rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD. Pemerintah daerah diminta berhati-hati agar kewenangan badan baru tersebut tidak berbenturan dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016.

"Kami bersama akademisi terus menyelaraskan argumen yuridis dan fungsional agar pembentukan badan aset tidak memicu tumpang tindih kewenangan," kata Edi.

Menindaklanjuti arahan kementerian, Pansus XX menargetkan pembahasan Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat dirampungkan pada 5 November  mendatang. Tahapan selanjutnya akan diteruskan ke proses harmonisasi bersama Kanwil Kemenkumham Jabar dan Kemendagri, masing-masing selama 14 hari kerja.

Pansus XX memastikan bahwa implementasi penataan kelembagaan baru ini akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2027, guna meminimalkan kendala kepegawaian dan penganggaran. Pada tahap awal, penataan difokuskan pada tiga hingga empat OPD yang telah siap secara teknis, sebelum diberlakukan secara menyeluruh.

Langkah bertahap ini diharapkan mampu menjaga stabilitas standar operasional prosedur pelayanan publik di Jawa Barat selama masa transisi kelembagaan.

Penyederhaan OPD di Pemprov Jabar itu meliputi integrasi Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dispora, hingga penyatuan Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga. 
 
Penggabungan lainnya ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) digabung/ditambah dengan unsur Tata Ruang, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) digabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).



Pewarta: Satya Graha
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026