Cianjur (ANTARA) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bersama dinas terkait di Pemkab Cianjur melakukan sosialisasi terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan ke sekolah sebagai syarat wajib perpanjangan izin operasional.

Kepala Disdikpora Cianjur Ruhli Solehudin di Cianjur, Minggu, mengatakan dari ribuan sekolah yang ada di Cianjur belum satu-pun mengantongi SLF sehingga banyak dikeluhkan pengelola atau penyelenggara terutama sekolah swasta dalam memperpanjang izin operasional.

Disdikpora Cianjur mencatat dari 1.800 lembaga pendidikan jenjang PAUD termasuk TK, Kober, dan SPS, hanya empat yang berstatus negeri sedangkan sisanya swasta, jenjang SD dari 1.250 sekolah sebanyak 1.154 berstatus negeri, jenjang SMP dari 450 sekolah sebanyak 154 berstatus negeri.

"Sekolah negeri dan swasta di Cianjur belum ada yang mengantongi SLF sehingga banyak dikeluhkan penyelenggara saat hendak memperpanjang izin operasional yang habis," katanya.

SLF merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan bangunan, namun seluruh sekolah negeri belum memiliki SLF karena belum teranggar-kan karena harus dibiayai sekolah.

Sehingga pihaknya bersama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cianjur dan Dinas Lingkungan Hidup Cianjur melakukan sejumlah upaya dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya SLF kepada seluruh satuan pendidikan.

Dimana sebagian besar terkendala permohonan SLF tergantung dari perencanaan yang bersinggungan dengan anggaran ditambah dengan permohonan SLF gedung pemerintah melibatkan pihak ketiga dengan anggaran yang cukup besar.

"Kami sudah berkoordinasi dengan DPMPTSP Cianjur, Disperkim Cianjur, dan DLH Cianjur, serta sejumlah pihak terkait lainnya guna membahas regulasi tersebut sehingga penyelenggara pendidikan dapat segera memproses izin operasional," katanya.

Pihaknya menargetkan di tahun 2026 sejumlah sekolah sudah mengantongi SLF bangunan terutama lembaga atau sekolah yang bangunannya sudah memadai dan sangat layak, sehingga izin operasional mereka tetap berjalan.

"Pemerintah daerah fokus bagaimana menyediakan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar yang layak, ketika ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi tentunya membutuhkan biaya yang besar, sehingga kami upayakan semua terpenuhi," katanya.



Pewarta: Ahmad Fikri
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026