Tragedi komunikasi ini semakin mengkhawatirkan ketika otoritas negara dan lembaga sosial merespons gelombang amarah digital ini dengan tergesa-gesa.
Pernyataan pihak berwenang dan lembaga keagamaan yang terburu-buru merencanakan penyelidikan atas dugaan penistaan agama menunjukkan bagaimana otoritas formal rentan terombang-ambing oleh persepsi buatan di media sosial.
Merujuk pada konsep Ruang Publik (Public Sphere) dari Jürgen Habermas, demokrasi yang sehat membutuhkan iklim diskursus yang rasional dan deliberatif. Ketika diskusi sastra dibungkam dan karya fiksi diancam pidana, yang tercipta adalah chilling effect (efek gentar) yang memaksa para penulis melakukan swasensor.
Kondisi ini tercermin dari skor jaminan kebebasan berekspresi di Indonesia yang menempati posisi terendah dalam berbagai indeks Hak Asasi Manusia.
Pembatalan diskusi di Pekan Sastra Bogor menunjukkan preferensi aparat yang lebih memilih memadamkan potensi kegaduhan ketimbang melindungi hak konstitusional warga untuk berdiskusi. Sebenarnya, sikap seperti itu secara tidak langsung ikut melanggengkan ketakutan terhadap tradisi keilmuan dan karya sastra.
Pada titik inilah terjadi kemunduran intelektual yang sistematis. Ketika rasa takut pada riak digital dibiarkan mendikte tindakan otoritas publik, iklim ketakutan menyelimuti ekosistem literasi.
Sastrawan, penerbit, hingga penyelenggara forum kebudayaan terpaksa menghitung risiko keamanan sebelum menelurkan gagasan. Akhirnya, ruang dialektika yang menjadi syarat mutlak kemajuan peradaban kian menyempit dan kaku.
Polemik Memburu Muhammad memberi pelajaran krusial bagi dunia pendidikan dan ilmu komunikasi. Menghadapi krisis literasi di era digital tidak cukup sekadar mengimbau orang untuk "rajin membaca". Kita perlu menumbuhkan critical media literacy. Publik harus mampu menunda kesimpulan. Publik perlu dibiasakan memahami struktur metafora sastra, serta memisahkan fiksi dari provokasi digital.
Untuk keluar dari lingkaran amarah ini, kita perlu mengindahkan ajakan jernih Gus Nadir untuk "menurunkan suara dan membuka buku". Kebebasan berekspresi dan kemajuan peradaban bangsa ini hanya bisa diselamatkan apabila kita berani mengatasi kegagalan membaca sastra dan melepaskan diri dari cengkeraman komunikasi yang impulsif di ruang publik kita.
*) Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gagap sastra di ruang digital
Pewarta: Rinda Aunillah Sirait (*)Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.