Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan berupa beras periode Juli-September 2026 mencapai 66,43 persen atau sebanyak 2.849.760 kilogram dari total alokasi 4,29 juta kilogram.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan hingga 13 September 2026 bantuan tersebut telah diterima 94.992 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 22 kecamatan dan 91 kelurahan.
“Penyaluran CPP (cadangan pangan pemerintah) disebar secara bertahap agar berjalan tertib dan tepat sasaran. Kami juga memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat berada dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” kata Gin Gin di Bandung, Rabu.
Gin Gin menyebut program tersebut menyasar 143.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 30 kecamatan.
Ia menjelaskan bantuan yang disalurkan berupa beras kualitas medium dari Badan Pangan Nasional dengan alokasi 30 kilogram per keluarga penerima untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
“Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat di tengah dinamika ekonomi yang masih berlangsung,” ujarnya.
Menurut dia, beras bantuan pangan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Cadangan pangan pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” katanya.
Gin Gin mengatakan proses distribusi akan terus dilanjutkan hingga seluruh penerima memperoleh bantuan sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Saat ini, masih terdapat sekitar 48.008 penerima bantuan di delapan kecamatan dan 60 kelurahan yang akan menerima bantuan sesuai jadwal penyaluran berikutnya.
Pemkot Bandung, lanjutnya, terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi untuk memastikan penyaluran berlangsung sesuai jadwal, berdasarkan data yang valid, serta menjangkau seluruh penerima yang telah ditetapkan.
“Apabila ditemukan kendala selama proses distribusi, DKPP bersama perangkat kewilayahan dan instansi terkait akan melakukan koordinasi agar permasalahan dapat segera diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Pewarta: Rubby Jovan PrimanandaEditor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
