Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membangun ekosistem pendukung program becak listrik bantuan presiden melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk membantu pengemudi beradaptasi dengan teknologi.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Kamis, mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berupa penyediaan kendaraan, tetapi juga mencakup fasilitas transaksi digital, infrastruktur pengisian daya, serta perlindungan bagi pengemudi.
"Kita ingin bantuan ini tidak berhenti pada pemberian becak listrik. Ada dukungan transaksi digital melalui QRIS, charging station untuk operasional, dan jaminan perlindungan bagi pengemudi serta keluarganya," ujar Dony.
Salah satu dukungan tersebut berupa kolaborasi dengan Bank BJB untuk menyediakan QRIS untuk mendukung transaksi, termasuk membantu saldo awal tabungan sehingga para pengemudi becak memiliki rekening dan buku tabungan.
Menurut dia, fasilitas QRIS dan rekening perbankan tersebut diharapkan membantu para pengemudi beradaptasi dengan perkembangan sistem transaksi digital.
Dia juga mengatakan PT PLN turut mendukung program tersebut dengan menyiapkan charging station untuk menunjang operasional becak listrik.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada para pengemudi dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
"Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, para pengemudi mendapatkan jaminan perlindungan bagi dirinya dan keluarganya dari risiko kecelakaan maupun kematian," ujarnya.
Dony mengapresiasi dukungan berbagai pihak tersebut karena menurutnya keberadaan ekosistem pendukung menjadi bagian penting agar program becak listrik dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Ia berharap para pengemudi dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan dan secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan aktivitasnya.
Sementara Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN) Nuryana mengatakan sebanyak 220 unit becak listrik disalurkan kepada pengemudi becak di Kabupaten Sumedang.
Ia menegaskan bantuan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai peruntukannya serta tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.
"Kalau dijual atau dipindahtangankan, becaknya akan kami tarik kembali," kata Nuryana.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang akan melakukan pendataan terhadap seluruh penerima.
Setiap unit akan dikaitkan dengan identitas penerimanya sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.
Nuryana mengatakan pengawasan juga akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat kepolisian.
Pihaknya akan menempuh langkah hukum apabila ditemukan adanya penerima yang menjual atau memindahtangankan bantuan.
Selain pengawasan, YGSN akan berkoordinasi dengan PT Pindad untuk membantu layanan perbaikan apabila becak listrik mengalami kerusakan.
Nuryana menyebut Sumedang menjadi kabupaten/kota keenam di Jawa Barat yang menerima bantuan becak listrik tersebut.
Pewarta: Ilham NugrahaEditor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.