Peta Kemiskinan Berbasis NIK, Pemprov Jabar Dorong Kepala Desa Gunakan SADA Jabar

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta kepala desa memanfaatkan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga anak tidak sekolah secara presisi.

"Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi SADA Jabar," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman dalam keterangan di Bandung, Rabu.

Melalui integrasi data dalam sistem digital tersebut, lanjutnya, data kemiskinan dan persoalan sosial dipetakan secara terperinci sesuai nama dan alamat yang ada pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data pembangunan Jabar.

Ia menyebut aplikasi SADA Jabar membedakan pola penanganan masalah sosial di tingkat tapak dengan mengintegrasikan data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga sosial kependudukan, sehingga intervensi anggaran dan program dari kepala desa dapat menyasar langsung ke warga yang membutuhkan.

Dalam penanganan pendidikan, Herman menegaskan ketersediaan data NIK membuat penanganan anak putus sekolah usia 6-12 tahun menjadi lebih terukur.

"Maka jangan ada anak yang tidak sekolah, usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka anak tidak sekolah," ucapnya.

Selain isu pendidikan, intervensi berbasis data presisi ini mencakup penanganan tengkes, pengawasan pengobatan pasien TBC melalui koordinasi dengan puskesmas, serta pembukaan lapangan kerja bagi warga yang terdata belum bekerja.

Herman juga meminta para camat untuk aktif mendampingi aparatur desa dalam mengoperasikan SADA Jabar, sekaligus mengawasi perkembangan penanganan masalah sosial di wilayahnya masing-masing.

"Begitupun soal pengangguran, by name by address harus tertangani. Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, angka anak tidak sekolah turun, dengan begitu diharapkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) akan naik," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.