Bandung (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Prasetyawati mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan pekerjaan besarnya mulai dari pemerataan pembangunan, kemudian penyediaan lapangan kerja, dan alih fungsi lahan di Jawa Barat, di momen usia ke-81 berdirinya provinsi ini.
Menurut Prasetyawati di Bandung, Senin, saat ini Jawa Barat masih mengalami ketimpangan antar wilayah di mana pembangunan masih terpusat di Bodebek dan Bandung Raya, kemudian tingginya angka pengangguran terdidik lulusan SMK hingga perguruan tinggi, serta ancaman alih fungsi lahan pertanian dan bencana hidrometeorologi tahunan.
Menurut Prasetyawati, wilayah Priangan Timur, Cirebon Raya, hingga Jabar Selatan masih tertinggal jauh dari sisi infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, hingga akses layanan dasar.
"Pekerjaan rumah yang kedua, kualitas SDM dan pengangguran. Kami menilai bonus demografi belum sepenuhnya kita manfaatkan. Tingkat pengangguran lulusan SMK dan perguruan tinggi masih besar, link and match antara pendidikan dengan dunia industri belum optimal," kata Prasetyawati.
Lebih lanjut, Prasetyawati menekankan pentingnya evaluasi ketat terhadap alih fungsi lahan pertanian yang terus meluas serta lemahnya penanganan banjir dan longsor di wilayah Jabar.
"Memasuki tahun-tahun mendatang, kami berharap Pemprov Jabar mengambil langkah strategis," ujarnya.
Langkah strategis tersebut di antaranya pemerataan alokasi APBD berbasis wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang difokuskan pada perbaikan jalan provinsi, irigasi, dan pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bandung Raya.
Selain itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini juga mendesak Pemprov Jabar memperkuat investasi SDM unggul melalui revitalisasi SMK, Balai Latihan Kerja (BLK), beasiswa, serta mendorong hilirisasi industri dan UMKM agar generasi muda menjadi pencipta lapangan kerja.
"Langkah strategis lainnya yang diharapkan yaitu, Pemprov Jabar mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. Kami berharap APBD 2027 nanti lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Program bantuan sosial, kesehatan gratis, dan pendidikan harus benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan," ucap Prasetyawati.
Prasetyawati mengatakan pihaknya juga meminta penguatan Perda RTRW guna mengendalikan konversi lahan produktif dan memulihkan ekosistem sungai-sungai di Jawa Barat.
"Kita ingin mewariskan Jawa Barat yang hijau untuk anak cucu kita. Kami berharap, usia ke-81 Jabar bukanlah seremoni melainkan momentum untuk evaluasi bersama, menguatkan komitmen bersama untuk terus mengawal, mengkritisi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar demi Jabar yang maju, berdaya saing dan sejahtera," tuturnya.
Prasetyawati memastikan dia dan setidaknya fraksinya siap mengawal fungsi pengawasan dan terus menyalurkan masukan konstruktif demi memastikan kebijakan APBD Pemprov Jabar tepat sasaran bagi rakyat.
"Mari jadikan usia ke-81 Jabar ini sebagai momentum untuk terus bekerja, melakukan pembenahan, dan menghadirkan perubahan yang nyata," tuturnya.
Pewarta: RPGEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
