Bandung (ANTARA) - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penerapan digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan tidak justru menciptakan kesenjangan baru bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menegaskan teknologi sejatinya harus diposisikan sebagai sarana untuk mempermudah, mempercepat, dan mendekatkan pelayanan publik kepada seluruh warga tanpa terkecuali pada momentum Peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Barat.
"Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menjadi hambatan baru. Masyarakat di desa maupun kelurahan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah," kata Rahmat di Bandung, Rabu.
Rahmat memaparkan indikator keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari pembaruan sistem atau peluncuran aplikasi semata, melainkan dari dampak nyata kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan.
Ia mendorong agar akselerasi digitalisasi pelayanan dibarengi dengan percepatan pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan literasi digital bagi warga.
Selain aspek digitalisasi, Rahmat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dengan kelestarian lingkungan dan potensi lokal di kawasan pedesaan.
"Pembangunan desa dan kelurahan berbasis kearifan lingkungan tetap harus diawasi, supaya tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat potensi wilayah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Mengenai efektivitas birokrasi, Rahmat menyebut perbaikan infrastruktur desa harus diimbangi oleh sikap aparatur pemerintah yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga. Pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan beriringan," ujar Rahmat.
Pihaknya memastikan Komisi I DPRD Jawa Barat akan memperketat fungsi pengawasan agar pembangunan di tingkat tapak terus berkemajuan tanpa mengikis identitas lokal dan daya dukung lingkungan.
Pewarta: RPGEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
