Pemkab Sumedang fokus ke pertumbuhan ekonomi inklusif pada 2027

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, memfokuskan pembangunan 2027 pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai upaya mempercepat produktivitas sektor ekonomi daerah.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Selasa, mengatakan fokus tersebut menjadi salah satu dari lima arah pembangunan yang disepakati Pemkab Sumedang bersama DPRD Kabupaten Sumedang.

"Lima fokus menjadi arah dalam menyatukan sumber daya pembangunan sehingga anggaran yang disiapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Dirinya menyebut kebijakan tersebut tercantum dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Produktivitas Sektor Ekonomi".

Selain pertumbuhan ekonomi, empat fokus lainnya yakni peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif berbasis teknologi digital, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial.

Dony mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan dan dampak besar yang dirasakan masyarakat.

Ia menyebutkan indikator makro pembangunan Sumedang selama periode 2020-2025 menunjukkan tren positif yang menggambarkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, kondisi ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.

Dony menegaskan tren positif tersebut harus dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan anggaran yang lebih terarah pada target pembangunan.

"Karena itu anggaran APBD tahun 2027 harus menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan," katanya.

Volume APBD Sumedang 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,82 triliun atau meningkat 2,27 persen atau sekitar Rp62,57 miliar dibandingkan APBD 2026, sementara belanja daerah akan disusun dengan skala prioritas ketat dan mengedepankan efisiensi serta dampak langsung kepada masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.