Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat meminta pemerintah daerah memberikan dukungan maksimal, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan sekolah umum.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi V DPRD Jawa Barat juga menerima aspirasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Meski rekrutmen guru Sekolah Rakyat menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah dinilai tetap memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terhadap tenaga pendidik.
Hasbullah menambahkan, setiap rencana pembangunan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada data yang akurat, terutama terkait angka putus sekolah dan jumlah masyarakat miskin ekstrem, sehingga program tersebut dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan akses pendidikan layak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Jabar dorong pembangunan kawasan terintegrasi Sekolah Rakyat
Pewarta: Rubby Jovan PrimanandaEditor : Zaenal Abidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
