Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung siap menanggung hingga 42 persen subsidi atau Public Service Obligation (PSO) Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung sebagai upaya menjaga tarif layanan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Rabu, mengatakan porsi subsidi tersebut dinilai proporsional karena Kota Bandung menjadi wilayah yang paling banyak memanfaatkan layanan transportasi massal tersebut.
Menurut Farhan, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar 36 persen pada tahun pertama operasional dan meningkat menjadi 42 persen pada tahun kedua.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga berupaya agar tarif BRT dapat ditetapkan sekitar Rp7.000 atau lebih rendah dibanding tarif angkutan kota di Bandung yang saat ini sekitar Rp10.000.
Baca juga: Gubernur KDM ungkap alasan Jabar tidak jadi investor tunggal BRT Bandung Raya
Baca juga: Proyek BRT Bandung Raya senilai Rp1,3 triliun resmi dimulai, Bandung Raya diproyeksi bebas macet 2027
Farhan menilai tarif yang lebih terjangkau akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi publik.
Selain pembiayaan daerah, Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan investor swasta untuk mengembangkan fasilitas penunjang di sepanjang koridor BRT, termasuk pembangunan gedung parkir.
Menurut Farhan, pengembangan fasilitas tersebut diharapkan mendukung integrasi layanan transportasi publik sekaligus membuka peluang investasi baru di Kota Bandung.
Baca juga: Siap-siap! Satpol PP Bandung Mulai Tertibkan PKL Cicadas Demi Proyek BRT
Baca juga: Cicaheum vs Leuwipanjang: Operasional Bus AKAP-AKDP Resmi Bakal Pindah!
Pewarta: RPGEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
