Bandung Barat gandeng perusahaan dalam perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Bandung Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk menambah jumlah perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Rabu, mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan agar cakupan penerima manfaat perbaikan RTLH dapat diperluas tanpa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Insyaallah saya akan menambah lagi, tidak menutup kemungkinan. Saya tidak mengandalkan APBD saja, saya gandeng swasta lewat CSR," katanya.

Ia mengatakan, saat ini sebanyak 367 unit RTLH telah mulai diperbaiki sejak Juni 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan.

"Ini sudah dilaksanakan sejak Juni, tiga bulan insyaallah selesai, nanti insyaallah ditambah lagi, mudah-mudahan swasta nanti ada yang bantu," ujarnya.

Jeje menjelaskan pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar sehingga masyarakat dapat menempati rumah yang aman dan nyaman.

"Saya kemarin mengecek langsung agar kualitasnya baik, supaya warga bisa tinggal dengan nyaman. Saya sempat komplain ada bangunan yang tidak ada jendelanya, saya harus turun untuk memastikan pembangunannya sesuai dengan standar," katanya.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat sekitar 15.000 unit rumah tidak layak huni yang memerlukan perbaikan.

Menurut Jeje, penanganan RTLH menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada 2026, bersamaan dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.