Bandung (ANTARA) - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat koordinasi dengan Polresta Bandung dalam penegakan hukum dan pengawasan etik anggota DPR melalui pemahaman hak imunitas serta penerapan restorative justice dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Wakil Ketua MKD DPR RI I Wayan Sudirta di Kabupaten Bandung, Rabu, mengatakan koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Koordinasi menjadi penting guna mendorong implementasi setiap dugaan pelanggaran etik diharapkan dapat dilaporkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan agar dapat diproses secara profesional dan akuntabel," katanya.
Menurut dia, MKD DPR RI hingga kini menerima 77 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI yang diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap pelaksanaan hak imunitas anggota DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut dia, implementasi KUHAP yang baru juga perlu diiringi optimalisasi penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia.
"Penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara Polri dan Kejaksaan agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan semakin efektif serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol. Aldi Subartono mengatakan kunjungan MKD DPR RI menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
"Kunjungan kerja ini merupakan kehormatan sekaligus momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan," katanya.
Dia berharap kunjungan kerja tersebut dapat semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi antara MKD DPR RI dengan Polresta Bandung dalam mendukung penegakan hukum, pengawasan etik, serta pelayanan kepada masyarakat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MKD DPR RI perkuat koordinasi penanganan etik bersama Polresta Bandung
Pewarta: Ilham NugrahaEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
