Kabupaten Cirebon percepat penataan fasilitas Sekolah Rakyat

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mempercepat penataan fasilitas Sekolah Rakyat di daerah tersebut menjelang operasional yang dijadwalkan dimulai pada 31 Juli 2026 untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman di Cirebon, Rabu, mengatakan hal tersebut dilakukan karena Sekolah Rakyat ini menampung sebanyak 540 siswa yang berasal dari Kabupaten dan Kota Cirebon, Majalengka, serta Kuningan.

“Nanti siswanya sekitar 270 dari Kabupaten Cirebon dan ada juga dari migrasi Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Kota Cirebon, sehingga jumlah siswa yang nanti ditempatkan di Sekolah Rakyat ini berjumlah 540 siswa,” katanya.

Ia mengemukakan berdasarkan data sementara, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon memiliki empat unit asrama berkapasitas 544 tempat tidur, 12 ruang kelas, enam laboratorium, ruang makan berkapasitas 576 kursi, masjid, jaringan internet, serta dukungan air, listrik, dan sistem keamanan.

Pihaknya mendata pula penyelesaian gedung SMP, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan ruang kepala sekolah ditargetkan rampung lebih awal, sedangkan gedung SD, SMA, sebagian asrama, aula serbaguna, dan ruang makan diselesaikan secara bertahap hingga Agustus 2026.

Selain menyiapkan fasilitas fisik, kata dia, pemerintah mengoordinasikan dukungan lintas organisasi perangkat daerah, mulai dari layanan kesehatan siswa, penyediaan guru tamu, hingga kebutuhan operasional lainnya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pihaknya menyampaikan pula terdapat sembilan guru tamu dan 23 guru pengajar tamu matrikulasi disiapkan, guna mendukung proses pembelajaran awal sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung secara penuh.

Ia mengatakan langkah percepatan tersebut pun telah dibahas, melalui rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan peluncuran Sekolah Rakyat berjalan sesuai jadwal.

“Pada intinya Sekolah Rakyat akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli tahun ini,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang telah menetapkan Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Agus mengatakan pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat karena pendidikan ini merupakan hak dari semua warga negara,” katanya.

Sedangkan data yang dihimpun ANTARA, mencatat registrasi dan kedatangan siswa pada 30 Juli, sedangkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus peluncuran Sekolah Rakyat dilaksanakan pada 31 Juli 2026.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.