Dishub Kota Cirebon matangkan rencana pembentukan BLUD untuk kelola BRT

Cirebon (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Jawa Barat, mematangkan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai tahapan awal sebelum mengaktifkan kembali layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon guna memperkuat layanan angkutan umum di daerah tersebut.

Kepala Dishub Kota Cirebon Gunawan di Cirebon, Jumat, mengatakan pembentukan BLUD dipilih karena dinilai mampu mendukung tata kelola operasional transportasi publik secara lebih mandiri dan profesional.

“Banyak daerah seperti Bandung, Jakarta, dan Semarang yang telah menerapkan pola pengelolaan melalui BLUD untuk layanan transportasi publik,” katanya.

Ia menjelaskan badan tersebut akan mempermudah pengelolaan operasional, mulai dari administrasi, pengelolaan aset, hingga peluang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Menurut dia, keberadaan BLUD juga menjadi bagian penting untuk memenuhi aspek legalitas penyelenggaraan angkutan umum sehingga operasional BRT memiliki landasan kelembagaan yang jelas.

“Sementara untuk penyelenggaraan angkutan umum diperlukan badan yang memiliki legalitas tersebut. Karena itu kami memilih skema BLUD,” ujarnya.

Gunawan mengatakan Dishub sebelumnya telah melakukan uji coba operasional BRT dengan dua pola trayek berbeda. Namun, hasil evaluasi menunjukkan tingkat keterisian penumpang masih belum sesuai harapan.

Ia menuturkan keberhasilan layanan angkutan massal tidak diukur dari besarnya pendapatan, melainkan dari tingkat keterisian armada atau load factor yang mencerminkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Kalau rata-rata keterisian penumpangnya di atas 50 persen, berarti layanan tersebut sudah tergolong baik,” katanya.

Berdasarkan evaluasi tersebut, Dishub akan mengkaji kembali pola layanan dan trayek yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat di Kota Cirebon.

“Nanti setelah BLUD terbentuk, baru kita tentukan trayek yang paling tepat berdasarkan hasil kajian,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan BLUD juga membuka peluang optimalisasi aset transportasi milik pemerintah daerah.

“Armada yang belum digunakan secara penuh dapat dimanfaatkan melalui skema lain sehingga tetap memberikan nilai ekonomi sambil menunggu operasional BRT berjalan optimal,” ucap dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.